Temuan rekening dengan transaksi miliaran rupiah milik PNS muda oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menjadi buah bibir.

Pasalnya dengan besaran take home pay seorang PNS pada umumnya, bilangan angka dalam rekening tersebut sangat tidak wajar. Terlebih bila rekening “tambun” tersebut ternyata dimiliki oleh PNS dengan usia dan masa pengabdian yang relatif muda..

Sebelumnya PPATK, bahkan, telah melaporkan sekitar 1800 temuan rekening mencurigakan milik PNS sejak 2002. Namun demikian, hingga hari ini seolah tak ada tindak lanjut yang memuaskan dari pihak-pihak yang berwenang.

Berbagai temuan PPATK tersebut di atas, harus diakui, benar-benar kian “membopengkan” wajah (image) birokrasi secara umum di mata publik. Hal ini terkait terungkapnya berbagai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan para birokrat di berbagai lini beberapa tahun belakangan. Sebut saja, misalnya, kasus Gayus Tambunan, Jaksa Urip, Cirus Sinaga, Wafid Muharam dan berbagai kasus birokrat korup lainnya.

Tak hanya di tingkat pusat, para birokrat daerah pun seolah tak mau ketinggalan terjerat kasus korupsi. Kasus terdekat, misalnya, adalah penyuapan yang ditengarai melibatkan Sekretaris Daerah Kota Semarang.

Modus yang digunakan pun terhitung beragam. Mulai dari penggelembungan, penggelapan anggaran, proyek fiktif hingga praktek suap-menyuap.

Namun demikian, terungkapnya rekening “tambun” PNS muda tersebut tentu menjadi pusat perhatian dan puncak keprihatinan sekaligus. Dikarenakan hal ini sangat melukai kepercayaan dan harapan masyarakat banyak terhadap generasi muda yang sejauh ini digadang sebagai lokomotif perubahan, selain juga sebagai bakal penerus, negeri ini.

Bisa jadi, bahkan, saat ini almarhum Ir. Soekarno sedang menangis deras di dalam kuburnya bila mendengar kabar berita tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa hampir seluruh masa hidupnya Bapak Proklamator ini sangat membanggakan semangat para generasi muda. Pernah dikatakannya bahwa dengan (hanya) sepuluh pemuda beliau akan mampu mengguncang dunia. Hasil temuan PPATK tersebut sungguh meninggalkan ironi dan kenyinyiran yang begitu dalam.

Sebelumnya perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud mengorek-orek ulang bobrok birokrasi di negeri sendiri. Melainkan sekedar upaya sederhana guna mengingatkan kembali adanya sebuah realita, yang sejatinya telah menggurita, diantara hiruk-pikuk dan kegaduhan politik yang sering kali membuat masyarakat cenderung lupa akan kemendesakannya. Agar fakta yang mengemuka tak sekedar ramai di awalnya saja dan kemudian sunyi di akhir cerita.

Tabiat Birokrasi

Harus diakui bahwa birokrasiIndonesia, hingga hari ini, masih melanggengkan sisa-sisa budaya patrimonial yang diwarisi dari birokrasi feodal Mataram serta birokrasi kolonial Belanda.

Satu contoh kecil, misalnya, pada pengalokasian dan pendistribusian pekerjaan atau jabatan yang lebih cenderung mengedepankan kedekatan emosional ataupun kepentingan politis (spoil system) ketimbang berdasar penilaian kinerja secara professional (merit system). Selain itu, juga dipertegas dengan kentalnya pola komunikasi hierarkis yang bersifat patron-client.

Dalam hal ini, analisis Max Weber (1864-1920) mengenai birokrasi patrimonial sangat relevan dengan ciri dan kondisi birokrasi di Indonesiasaat ini. Pertama, bahwa para pejabat dipilih atas dasar subyektifitas dan kepentingan politik. Kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan. Karenanya tak ayal bila kemudian “perdagangan” kursi formasi dan jabatan birokrasi menjadi banalitas yang mewabah.

Ketiga, para pejabat memiliki kontrol penuh terhadap fungsi politik maupun administratif. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi. Keempat, setiap tindakan birokrasi lebih jamak diarahkan berdasar hubungan pribadi ataupun politik.

Karenanya tak lagi mengejutkan ketika hasil survey yang dirilis Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga konsultan bisnis terkemuka,  menempatkan birokrasi Indonesia pada urutan ke dua terburuk dari 12 negara Asia yang diteliti. Dengan raihan skor sebesar 8,59 atau sedikit lebih baik ketimbangIndia yang menempati posisi terburuk, yakni 9,41 (skala 0-10 dimana nilai semakin besar menunjukkan performa yang semakin buruk).

Singkat cerita, mau tak mau, harus diamini bahwa realita birokrasi Indonesiayang berlaku sekarang ini masih jauh dari konsep birokrasi ideal, sebagaimana birokrasi legal-rasional yang dirumuskan oleh Weber. Karena itu pula, sangat belum layak bila birokrasi Indonesiadikategorikan sebagai good governance. Sungguh masih jauh panggang dari api.

Dalam ruang birokrasi macam inilah seorang PNS, terutama PNS muda, dituntut untuk berkinerja. Sebuah lingkungan kekuasaan dengan sistem hierarkis yang mapan dan rigid (kaku) dengan latar belakang serta kepentingan individu di dalamnya yang teramat beragam. Tentu hal ini menimbulkan berbagai tantangan dan pertentangan sekaligus.

Bahkan tak jarang bila kemudian juga menimbulkan keterkejutan budaya (shock culture) yang luar biasa. Dikarenakan adanya kecenderungan jurang kesenjangan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan realita yang dihadapi di atas meja kerja.

Sehingga wajar bila kemudian para PNS muda merasa dihadapkan pada pilihan ekstrem untuk ikut “menyatukan suara” di satu sisi atau melawan arus tetapi dengan resiko menjadi terpinggirkan di sisi lain.

Realitanya, kepopuleran praktek spoil system mengakibatkan mereka yang memilih jalur “aman” dengan berkompromi secara pragmatis-oportunis cenderung memperoleh peningkatan karier secara regular (bahkan tak jarang mengalami akselerasi karier dan lebih  besar kemungkinan dilibatkan dalam proyek-proyek “basah”) ketimbang mereka yang kritis –meski berkinerja di atas rata-rata sekalipun.

Dalam konteks ruang dan waktu seperti inilah embrio rekening “tambun” PNS muda mulai mengada. Terlahir dan tumbuh sebagai “anak bungsu” salah urus kuasa (abuse of power).  Perlahan kian mengukuhkan keberadaanya dalam asuhan keculasan politisi serta pengusaha. Hingga akhirnya menggelembung diantara lesunya penegakan hukum yang ada.

Memotong Regenerasi

Memotong regenerasi pelaku tindak pidana korupsi dalam jajaran birokrasi memang bukan hal yang terhitung mudah. Dibutuhkan berbagai langkah strategis dan komprehensif dengan dilandasi komitmen serta kemauan politik (political will) yang kuat dari para penghuni puncak piramida kekuasaan, baik ditingkat lokal maupun nasional.

Sebagai satu langkah konkret awal, misalnya, dapat dilakukan dengan mempertegas penerapan merit system dalam proses rekrutmen pegawai ataupun pejabat publik. Prinsip the right man on the right place perlu diaplikasikan secara nyata di atas meja kerja. Agar tak sekedar salah urus kuasa, melainkan juga untuk memaksimalkan performa.

Tak bisa dipungkiri bahwa proses rekrutmen pegawai negeri dan juga pejabat birokrasi masih terkesan carut-marut selama ini. Berbagai intrik dan manuver tidak sehat seringkali mewarnai berlangsungnya proses awal yang krusial ini.

Padahal, melalui proses rekrutmen inilah, sedikit banyak, akan membentuk wajah birokrasi ke depannya. Logika sederhananya, bila rekrutmen dijalankan secara sehat dan fair, tentu akan menghasilkan birokrat yang kompeten, bersih dan sehat pula. Singkat kata, it’s all about man behind the gun.