Merupakan sesuatu yang sangat populer di tanah air dewasa ini terkait wacana penegakan supremasi hukum. Pasalnya, negara ini telah dianggap bobrok, atau bahkan gagal, dikarenakan hukum yang terkesan manipulatif dan menjadi komoditas (barang dagangan). Hati nurani masyarakat seolah tercabik-cabik melihat performa penegakan hukum di negeri ini.

Berbagai pemberitaan mengenai kasus hukum yang beredar di masyrakat seringkali membuat dahi terkernyit. Praktik hukum di negeri ini seperti pisau daging. Tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum sangat tergas, bahkan terkesan berlebihan, bila berhadapan dengan masyarakat tak mampu. Kasus pencurian semangka, kakao dan sandal jepit misalnya. Tapi selalu saja ciut saat berhadapan dengan mereka yang ada di lingkaran kekuasaan.

Kasus korupsi milyaran rupiah seringkali menguap dan tak tertuntaskan secara maksimal. Bahkan, seringkali hukum menjadi “mainan” bagi para penguasa. Hukum dijadikan “tameng” dan senjata memberangus lawan-lawan politik. Rekayasa hukum pun tak jarang menjadi lumrah. Kasus Antasai Azhar, misalnya. Menjadi rahasia umum yang mencoreng muka peradilan bangsa ini. Toh, semua tetap berlalu. Mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan menutup mata rapat-rapat akan hal ini. Seolah semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya.

Lalu, bagaimanakah sebenarnya agenda penegakan supremasi hukum di negeri ini? Mungkinkah hanya sekedar wacana di atas kertas sahaja?
Hipotesis yang ingin di bangun dalam tulisan ini sebenarnya adalah berupaya untuk mengalihkan wacana dari semula penegakan supremasi hukum menjadi supremasi keadilan. Pasalnya hukum sejak dari semula adalah produk politik. Karenanya, hukum selalu merepresentasikan keinginan dan kepentingan mereka yang mengangkangi kekuasan, khususnya di sektor eksekutif dan legislatif. Meskipun, mungkin saja, bertentangan dengan rasa keadilan universal.

Karena itulah maka, menurut hipotesis ini, seharusnya bangsa ini mulai berkiblat pada supremasi keadilan, bukan hukum. Mendasarkan pada nilai-nilai keadilan yang lebih bersifat universal -bukan lokal ataupun temporal.
Memang tidak mudah untuk mengarah pada konsep tersebut. Pertama-tama perlu disadari bahwa keadilan bukanlah sebuah konsep yang abstrak. Keadilan sejatinya adalah sesuatu yang konkret yang dapat dirasakan dan wujudkan. Keadilan dapat dilihat dari beberapa unsur. Sebut saja, misalnya yang diuraikan Murtadha Mutthahhari dalam “keadilan ilahi”, yakni pemerataan, kesetaraan, keseimbangan, serta proporsionalitas.

Karenanya bila konstruksi hukum yang dibangun belum memenuhi unsur-unsur tersebut di atas maka tak perlu berharap banyak bahwa hukum akan menciptakan keadilan. Bila hukum hanya menjadi representasi kehendak para penguasa. dengan Keadilan hanya akan menjadi semakin mahal dan langka.
Bila benar demikian, maka tak keliru jika negeri ini diramalkan akan segera menjadi negara gagal. Wallahualam…