Hasil rilis survei pada 2-11 Juni oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menimbulkan banyak sorotan beberapa waktu belakangan. Bukan hanya karena menggambarkan anjloknya suara Partai Demokrat (11,3 persen) di urutan ke-3 di bawah Golkar (18,9 persen) dan PDI-P (14 persen), tetapi juga karena rontoknya partai-partai berbasis agama (terutama partai Islam) di bawah Parliamentary Threshold 3,5 persen.

Penurunan suara P. Demokrat sangat terang disebabkan anjloknya citra anti korupsi sebagai “senjata ampuh” kampanye pencitraan pada Pemilu 2009. Beberapa kader DPP yang pada waktu itu turut beriklan dengan slogan “Katakan Tidak Pada Korupsi!” nyatanya kini terjungkal oleh kasus korupsi, wisma atlet dan kasus Hambalang. Berlarut-larutnya kasus ini semakin menggerogoti elektabilitas partai penguasa. Dan sangat nyata bahwa hal ini masih belum final. Bila tidak berbenah, keadaan bisa semakin memperburuk performa partai yang saat diketuai oleh mantan ketum PB HMI, Anas Urbaningrum.

Namun bukan hal tersebut yang ingin dikupas dalam tulisan ini. Melainkan anjloknya potensi suara partai-partai berbasis/ideologi Islam. Dari hasil survei yang sama otomatis hanya PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang berpeluang bertahan di parlemen (baik pusat maupun daerah). Hal ini di dasarkan perolehan suaranya yang mampu bertahan di atas ambang batas. Sedangkan partai Islam lainnya terancam harus angkat kaki pada periode ke depan.

Bila hal ini menjadi kenyataan tentu menjadi kerugian terbesar umat muslim Indonesia dalam pemilu sejak pertama kali digelar. Dan tentu hal ini akan menjadi catatan terburuk sepanjang sejarah umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Umat Islam Indonesia akan mengalami kesulitan struktural untuk turut membangun bangsa sesuai dengan nilai-nilai universal Islam yang diajarkan.

Ada beberapa hal yang bisa jadi menjadi pemicu merosotnya dukungan terhadap partai-partai Islam ini. Pertama, fragmentasi yang sangat nyata dalam partai-partai Islam itu sendiri. Realitanya intrik dalam partai Islam ini seringkali menjadi penyebab terbelahnya soliditas dalam partai beberapa tahun belakangan. Bukti paling terang adalah terbelahnya PKB antara pimpinan  Muhaimin Iskandar dengan Yenni Wahid. Padahal beberapa periode sebelumnya PKB juga pernah beberapa kali mengalami guncangan berujung perpecahan.

Kedua, tidak jelasnya positioning partai-partai Islam itu sendiri. Masyarakat muslim Indonesia seringkali tidak bisa melihat agenda, kebijakan ataupun terobosan politik nyata yang bernafaskan Islami dari partai-partai Islam tersebut. Justru partai Islam seringkali hanya menjadi pengekor atau pun tim hore bagi partai-partai mayoritas yang berperang wacana. Lebih parah adalah kesan bahwa partai-partai Islam yang ada di parlemen sekarang ini hanya menjadi pendukung setia atau pun pelumas bagi partai penguasa.

Ketiga, ketiadaan figur teladan dari partai-partai Islam tersebut yang dapat menyatukan umat secara menyeluruh. Kepergian sosok Gus Dur bagi umat muslim Indonesia merupakan kehilangan yang sangat besar. Hingga kini belum ada yang dapat menggantikan kharismanya menjadi figur acuan.

Keempat, semakin menipisnya jumlah pemilih tradisional yang menjadi basis massa partai-partai Islam tersebut. Pragmatisme politik yang menggurita saat ini teramat sangat merugikan partai-partai Islam. Terlebih dengan minimnya kemampuan partai-partai Islam dalam merawat pemilih tradisional. PPP merupakan partai Islam yang paling tajam penurunan jumlah pemilih tradisionalnya. Hal ini dikarenakan pemilih tradisional PPP kebanyakan sudah mencapai usia senjanya. Otomatis hanya PKS yang mampu membangun basis massanya, meskipun saat ini juga mulai luntur.

Realita politik yang berpotensi mengeliminasi partai-partai Islam ini perlu menjadi evaluasi yang menyeluruh sebelum kerugian besar benar-benar melanda ke depan. Adalah para elite politik Islam sendirilah yang pertama dan terutama harus berkaca dan mengevaluasi diri. Karena bila tidak, jangan terlalu bermimpi negara ini dapat menjadi baldatun thoyibatun warabbul ghaffur. wallahuallam..