Banyak kata yang mungkin secara otomatis langsung keluar bila kita diminta untuk mengomentari dunia pendidikan negeri ini. Dari mulai biaya yang meskipun “gratis” nyatanya terbukti masih meminta pungutan di sini-sana. Sistem pendidikan yang kontroversial dan penuh pro-kontra. Filosofi pendidikan yang hanya berimensi parsial, material-mekanistis serta berorientasi pada hasil. Kapasitas tenaga pendidik yang kurang mumpuni. Hingga output pendidikan yang lebih banyak bertujuan sebagai penggerak roda industri, mengabdi pada kuasa kapital.

Bahkan menjadi suatu yang sangat mengusik hati dan pikiran ketika hari ini Harian Suara Merdeka (10 Juli 2012) memuat pemberitaan yang salah satunya  memuat tentang pernyataan Walikota Pekalongan, dr. Basyir Ahmad yang akan memecat kepala sekolah bila ada siswa yang tidak lulus ujian nasional. Sangat disayangkan bila walikota yang telah memperoleh banyak penghargaan di tingkat nasional tersebut membuat pernyataan yang dangkal seperti itu. Yang hanya melihat pendidikan pendidikan semata-mata melalui hasil dan data statistik semata.

Padahal sudah seharusnya bila pendidikan dipandang dengan perspektif yang jauh lebih luas. Bukan semata-mata dinilai melalui ujian nasional yang sekedar menguji aspek kognitif siswa didik. Karena pendidikan sejatinya juga menyangkut pembangunan karakter. Pendidikan yang luhur sudah sepantasnya mengajarkan tentang nilai-nilai kemanusiaan, kreatifitas, sportifitas, serta religiusitas.  Dan, yang demikian ini tentu tak bisa sekedar dinilai melalui ujian nasional.

Selain itu, pernyataan Walikota Pekalongan tersebut di atas bukan tak akan memakan korban. Perlu disadari bersama bahwa siswa didik/murid bukanlah kuda pacuan yang bisa dicambuk terus menerus hingga menyentuh garis finish sesuai kehendak joki. Mereka bukan pula tanah liat yang bisa seenak hati dibentuk sang pematung. Siswa didik adalah jiwa-jiwa yang bebas, yang memiliki latar belakang, kehendak, cita-cita serta bakat masing-masing yang tentu berbeda satu sama lain. Karenanya, sekali lagi, tidaklah bijak bila keutamaan pendidikan direduksi sebatas data statistik  dan capaian nilai ujian nasional.

Kebijakan memecat kepala sekolah bila ada siswa didik yang tidak lulus sangatlah membahayakan dan harus dibuang jauh-jauh. Pasalnya praktek menghalalkan segala cara akan menjadi rawan dilakukan oleh para kepala sekolah untuk menjaga nama baik dan kredibilitas diri atau pun sekolahnya.  Sudah bukan rahasia lagi bila belakangan banyak sekolah yang rela melakukan berbagai ragam kecurangan agar siswa didiknya dapat mencapai angka kelulusan 100 persen.

Ujung-ujungnya siswa didiklah yang bakal menjadi korban. Mereka yang seharusnya diajarkan untuk siap menerima kenyataan kalah-menang dan gagal-sukses, justru seolah dipaksa untuk hanya menerima keberhasilan. Tanpa mempedulikan cara benar atau salah. Bukankah fungsi pendidikan pada dasarnya bukan semata bertujuan  memberikan bekal ilmu pengetahuan, melainkan juga “memanipulasi” perilaku siswa didik agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai kemanusiaan yang luhur? Karena itulah pendidikan dimanapun selalu mementingkan nilai universal kejujuran, kesetaraan dan keobjektifan.

Atau apakah memang demikian ini tujuan pendidikan yang ingin dibangun di negeri ini? Karenanya jangan pula heran bila korupsi bakalan semakin menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat. Sungguh KH. Dewantara akan menangis di alam akhirat sana andai melihat realita pendidikan dewasa ini.

nb: Cacatan ini sesungguhnya bukan sekedar memberikan pandangan miring terhadap kebijakan Walikota Pekalongan semata. Namun ingin memberikan kritik membangun terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.