Perbedaan memang tak selamanya indah. Dan sangat berpeluang sekali menciptakan ke-disharmonis-an. Entah itu secara terang-terangan, ataupun diem-dieman (baca: laten).

Begitulah realitas yang ada di masyarakat hingga kini. Meski selalu terkesan dianggap sepele sesungguhnya perbedaan penetapan awal bulan ramadhan dan syawal adalah masalah yang serius dan sangat berpotensi menjadi bom waktu, yang sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman.

Itulah yang setidaknya bisa ku tangkap pada momen penetapan awal ramadhan  (sidang isbat) kali ini. Keputusan Muhammadiyah yang menolak hadir pada acara tersebut seolah menjadi babak baru perbedaan pandangan dua kubu. Muhammadiyah di satu sisi, Kementrian Agama yang lebih ke-NU-an di sisi lain. Hal ini dapat dibaca dari hujah-hujah yang diberikan para pengurus Muhammadiyah dalam mengkonfirmasi ketidakhadirannya dalam sidang (19-07-2012)  tersebut. Yang bila, boleh, disimpilkan menyiratkan perasaan “sakit hati” Muhammadiyah atas “perlakuan” Kementrian Agama pada sidang isbat penetapan 1 syawal di tahun sebelumnya. Di mana pada saat itu Muhammadiyah tidak hanya merasa tak di dengar, tetapi juga merasa dilecehkan oleh pernyataan ahli dari Lapan (Thomas Djamaludin) yang menyebut metode Wujudul Hisab yang digunakan Muhammadiyah sudah jadul, alias kuno.

Sehingga, pada tahun ini Muhammadiyah terkesan mengadakan “serangan balik” dengan mempersoalkan pelaksanaan rukyat yang terkesan hanya menghambur-hamburkan anggaran. Sepintas memang pernyataan ini logis. Melihat bahwasanya Kementrian Agama dan juga para ahli astronomi serta ilmu falaq lainnya telah menyadari bahwa konjungsi bulan yang di masih di bawah 2 derajat tak mungkin bisa di indra oleh perlatan yang ada saat ini. Adapun bila ada yang mengaku bisa melihat, seperti kasus Cakung, selalu dianggap sebagai kasus salah lihat. Hal ini dikarenakan metode imkanul rukyatlah yang dianut oleh kementrian agama dan organisasi islam lainnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini pelaksanaan rukyat, melihat hilal dengan mata secara langsung, dan sidang isbat terkesan sekedar formalitas. Dalam bahasa yang digunakan para pengurus Muhammadiyah hanyalah sekedar untuk mencairkan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun. Faktanya memang Kementrian Agama beserta jajarannya telah memiliki kalender puasa pada tahun ini.

Kondisi yang kini menjurus pada politisasi ini dengan jeli dimanfaatkan oleh media. Entah karena ketidakmengertian atau kesengajaan, media selalu mendudukkan permasalahan ini pada perbedaan antara metode hisab dan rukyat semata. Dan hal inilah yang sesungguhnya semakin menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Media seolah menyudutkan Kementrian Agama yang dicitrakan menggunakan metode rukyat semata yang sudah kuno. Dengan divisualisasikan pada peralatan-peralatan sederhana yang masih digunakan untuk melihat hilal. Alhasil, masyarakat pun dibuat semakin keder. 

Permasalahan pun sebenarnya tak berhenti di situ. Kebingungan dan potensi fragmentasi masyarakat bahkan semakin diperkuat dengan khotbah-khotbah ulama dari masing-masing ormas yang sudah tentu membenarkan metodenya masing-masing. Dengan menunjukkan kelemahan dan kesalahan dari metode “lawannya”. Hal ini mengingatkanku pada setiap masa kampanye partai politik yang suka sentil-menyentil  dan mengunggulkan kelompoknya masing-masing. 

Sesungguhnya aku sangat menyayangkan perkembangan ini. Perbedaan yang dulu digembar-gemborkan sebagai rahmat kini justru mengarah pada malapetaka. Bila perbedaan ini terus-menerus dirawat, bukan dicarikan solusi penyatuannya, maka perpecahan ummat sangat mungkin kembali mengemuka. Dan ini teramat sangat berpotensi memundurkan serta merugikan bangsa ini.

Adalah yang seharusnya dapat menjadi penengah dalam kondisi ini adalah para ahli astronomi. Seharusnya para astronom dapat bersikap lebih objektif dan tidak terkesan memihak salah satu-dua pihak dan menyudutkan pihak lainnya. Sudah selayaknya bila para astronom bersifat independen dan melakukan pendekatan yang seimbang terhadap kedua belah pihak yang berbeda pandangan. Dalam hal ini ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer perlu lebih dikedepankan daripada  fiqih. Bukan bermaksud untuk menempatkan fiqih di bawah iptek secara radikal, melainkan meletakkan objektifitas di atas subjektifitas kelompok.

Karena bila tidak segera dicarikan konsensus dan jalan keluar, dikhawatirkn masyarakat menjadi apatis terhadap lembaga keagamaan. Sebagaimana masyarakat yang makin apatis terhadap partai politik. Wallahuallam…