Beberapa hari ini masyarakat kembali digegerkan oleh “ulah” para perajin tempe dan tahu yang melakukan aksi protes terhadap mahalnya bahan baku kedua komoditas paling merakyat tersebut, kedelai.

Beberapa perajin tahu dan tempe melakukan aksi “buang” tahu-tempe sebagai bentuk aksi protes. Akibatnya pasokan tempe dan tahu pun mengalami kelangkaan di beberapa daerah. Padahal sebagai komoditi keseharian masyarakat, tempe dan tahu seolah tak bisa dilepaskan dari konsumsi makan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah. Bukan rahasia lagi bila tempe-tahu sebagai primadona lauk-pauk telah menjadi bagian dari budaya makan dan cemilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Selain harganya yang relatif terjangkau, tahu-tempe diketahui memiliki banyak protein. Karenanya sudah sepentasnya bila komoditas ini perlu menjadi perhatian yang luas dari sisi produksi dalam negeri.

Melalui keterangan asisten perekonomian Pemerintah Jawa Timur, Hadi Prasetyo pada wartawan Tempo (Tempo.co, 25 Juli 2012) menyatakan bahwa produksi kedelai di wilayah Jatim terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun ini setidaknya tercatat penurunannya sebesar 56 ribu ton (hanya 310 ribu ton) dibanding tahun sebelumnya. Padahal di sisi lain konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Diperkirakan mencapai 420 ribu ton. Penurunan produksi ini disebabkan oleh antara lain karena berkurangnya lahan, minimnya margin keuntungan bila dibanding komoditas lain, serta banyaknya hama yang menjadi tantangan bagi petani. Selama ini kekurangan produksi terus ditutup oleh impor dari China dan Amerika. Tidak ada tindakan progresif dari pemerintah untuk menggenjot produksi kedelai secara sistematis.

Justru pemerintah, dalam hal ini menteri pertanian, seolah mencoba mencari jalan pintas dengan menginisiasi pemangkasan bea masuk impor kedelai menjadi nol persen. Kebijakan yang tak bisa disebut pro petani. Padahal penurunan kedelai produksi dalam negeri tak hanya terjadi sekarang ini saja. Melainkan sudah sejak beberapa tahun belakangan. Hanya saja pemerintah selalu mengedepankan kebijakan untuk memudahkan dalam mengimpor semata.

Kebijakan yang terkesan instant solution ini secara gamblang menggambarkan betapa pemerintah tidak becus mengurus permasalahan penurunan produksi kedelai. Padahal sudah jelas-jelas bahwa kedelai termasuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun demikian tak pernah diselesaikan secara komprehensif dan sistematis. Kebijakan yang dikeluarkan cenderung selalu bersifat parsial dan hanya untuk keperluan jangka pendek. Selain itu juga lebih menguntungkan dan memanjakan para importir. Tetapi justru mengorbankan para petani dan perajin tempe-tahu.

Sudah sepantasnya pemerintah melalui pejabat menteri pertanian untuk memperhatikan keluhan dan jeritan “kegalauan” masyarakat. Aksi protes para perajin tempe dan tahu jangan lagi hanya dianggap “angin lalu” kemudian “khafilah” berlalu. Sudah saatnyalah bangsa ini dapat berdaulat di bidang pangan. Swasembada kedelai harus digenjot sebagaimana swasembada daging sapi. Atau, mungkin memang karena proyek swasembada kedelai dianggap tak memberi lebih banyak keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan -dan berwenang- dibanding dalam swasembada sapi? Toh, bukan rahasia lagi siapa yang mendulang untung dibalik proyek sapi-menyapi. Wallahualam…