Tanpa banyak mendapat perhatian masyarakat luas, sesungguhnya tahapan Pemilu 2014 telah di mulai. Setelah membuka pendaftaran pemantau pemilu, kini KPU memasuki fase pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu sejak 10 Agustus 2012.

Jutru hal ini mulai mendapat sorotan khalayak ketika Mahkamah Konstitusi (MK) melansir amar putusannya nomor 52/PUU-X/2012 yang mengharuskan seluruh parpol, baik baru maupun yang duduk di parlemen, serta pembatalan parliamentary threshold secara nasional (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota). Dengan demikian maka seluruh partai memiliki kewajiban yang sama untuk dapat menjadi peserta pemilu legislatif 2 tahun mendatang ini.

Bukan menjadi hal mudah untuk dapat menjadi peserta pemilu untuk memilih calon anggota parlemen mendatang tersebut. Pasalnya setiap partai peserta pemilu yang akan bertanding diwajibkan menyerahkan bukti kepengurusan minimal di seluruh provinsi yang ada, 75% kabupaten/kota di setiap provinsi serta 50% kecamatan di kab/kota. Selain itu, syarat dukungan pada setiap kab/kota adalah sebesar 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Anggota (KTA) (UU NO 8 Tahun 2012 Pasal 15).

Persyaratan tersebut selain sangat memberatkan bagi partai politik baru, ternyata juga menjadi tantangan berat lain bagi partai politik bercorak agama. Hal ini dikarenakan beragamnya latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia di daerah. Seringkali partai politik bercorak agama memiliki banyak pendukung di suatu wilayah. Tetapi di wilayah lain hampir tidak memiliki dukungan dikarenakan wilayah yang dimaksud di dominasi oleh agama lain. Sebut saja misalnya partai beraliran Islam yang tentu akan kesulitan melebarkan sayap ke bagian timur Indonesia. Padahal persyaratan sebagai peserta pemilu wajib memiliki pendukung dan kepengurusan di seluruh wilayah NKRI.

Putusan MK tersebut memang menjadi angin segar bagi partai-partai baru yang merasa “dibonsai” oleh partai-partai penghuni senayan. Pasalnya, sebelum keluarnya putusan MK tersebut, undang-undang No 8 Tahun 2012 memang terkesan diskriminatif. Melalui otoritas yang dipegangnya sebagai pembuat regulasi partai-partai di parlemen seolah memberikan keistimewaan pada diri sendiri untuk dapat memperoleh “tiket” secara “gratis”. Dengan alasan penyederhanaan partai politik, “pasal diskriminatif” ini pun mendapat persetujuan secara bulat dari seluruh fraksi parlemen. Sementara partai baru dan non parlemen mencak-mencak.

Selain itu, dibatalkannya parliamentary threshold sebesar 3,5% yang diberlakukan secara nasional menjadi berita baik lainnya bagi partai-partai kecil. Selain berpotensi memberangus suara rakyat, ketentuan ini juga rawan menimbulkan konflik vertikal. Betapa tidak, partai-partai yang memiliki basis tertentu di suatu daerah akan gigit jari ketika suara mereka tak sampai menembus ambang batas. Tentu hal ini akan menimbulkan gejolak sosial-politik yang masif.

Sementara itu, kini proses pendaftaran partai politik masih terus bergulir. Satu persatu partai politik mulai mendaftarkan diri baik di KPU maupun KPU kab/kota. Gegap gempita Pemilu 2014 memang belum mencapai puncaknya. Namun, putusan MK di atas menjadi ajang warming up tersendiri bagi partai politik yang akan bertarung memperebutkan tahta parlemen mendatang. Disamping menjadi terompet sangkakala untuk menyadarkan masyarakat bahwa pemilu akan segera datang.  Bersiaplah.