Seringkali muncul dalam benak liarku, sebenarnya apa yang sedang kita cari dalam demokrasi? Ya, demokrasi dalam definisi Schumpeter itu. Pemilihan secara langsung.

Selama ini kita meyakini bahwa pemilihan langsung, yang selama ini kita sebut sebagai pengejawantahan demokrasi, adalah untuk memilih pemimpin politik secara jujur, adil dan berkelanjutan. Dalam artian bahwa tiap-tiap anggota masyarakat, yang memenuhi syarat secara konstitusional,  memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Atau secara populer dikenal sebagai “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.

Tapi melihat kondisi yang ada saat ini, pertanyaan liar tersebut di atas selalu menghantui pikiran dan perasaanku. Data Kemendagri menyebut bahsa sebanyak 173 kepala daerah terjerat kasus korupsi antara 2004 hingga april 2012 lalu. Jumlah tersebut belum lagi di tambah para politisi yang duduk di parlemen baik pusat maupun lokal. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2009 dan 2010, fenomena suap-menyuap di kalangan para politisi Parpol meningkat dari 42 tersangka menjadi 69 tersangka dengan kerugian negara meningkat dari Rp 470,6 miliar pada 2009 menjadi Rp 619,13 miliar pada 2010.  Bahkan kasus suap yang di duga melibatkan Deputi Senior Bank Indoneia, Miranda Goeltom, saja telah menyeret setidaknya 42 anggota dewan periode 2004-2014. Tentu ini menjadi kegetiran tersendiri melihat mahalnya biaya penyelenggaraan demokrasi (baca: pemilihan langsung) di negeri ini.

Aku percaya bahwa demokrasi tidak bisa dibangun dalam hanya semalam. Maksudnya dibutuhkan proses panjang untuk memapankan berputarnya roda demokrasi hingga berjalan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama. Namun, melihat kondisi yang seolah tidak berkunjung baik ini sesekali timbul keraguan dalam diri.

Pasalnya, demokrasi yang berlangsung selama ini, harus diakui atau tidak, sangat didominasi oleh kuasa uang. Persaingan dan perebutan kekuasaan di negeri ini hampir-hampir tidak didasari oleh pertarungan ide dan gagasan. Tetapi uanglah yang selalu “bermonolog” dan “mendikte” setiap langkahnya.  Minimnya kesadaran dan pengetahuan politik maupun bernegara menjadi salah satu penyebab maraknya praktek kontraproduktif ini. Akibatnya bangsa ini harus membayarnya dengan sangat mahal.

Bukan saja menyebabkan kerugian dari kekayaan negara, melainkan juga turut berkontribusi terhadap maraknya konflik sosial, vertikal maupun horizontal. Tengok saja misalnya perebutan lahan antara masyarakat dengan beberapa perusahaan skala nasional maupun multinasional belakangan ini. Konflik berbau SARA yang semakin masif dan berlarut. Hingga konflik antara masyarakat dengan aparat. Yang hampir selalu melibatkan penguasa dan aparat tak amanah di balik semua tragedi tersebut.

Harus diakui secara fair bahwa demokrasi yang kita jalankan semala ini belum banyak mencetak pemimpin-pemimpin yang amanah serta revolusioner. Demokrasi kita masih pada tahap terendah yakni mencari the best from the worst. Padahal yang kita butuhkan adalah pemimpin yang best of the best. Wallahualam..