Hari ini (29 September 2012) merupakan hari pamungkas penyerahan kelengkapan persyaratan pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2014. Salah satu persyaratan yang cukup memberatkan parpol calon peserta Pemilu 2014 adalah dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebanyak 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk, sebagaimana diputuskan dalam UU no 8 Tahun 2012.

Hal ini cukup memiliki kemiripan pada kisah legenda Bandung Bondowoso dan permintaan Roro Jongrang untuk membangun 1000 candi sebagai syarat meminangnya menjadi seorang istri. Meski akhirnya gagal, Bandung Bondowoso menggenapinya dengan Roro Jongrang yang dikutuknya menjadi arca/patung. Lalu bagaimana dengan nasib parpol? Apakah parpol juga butuh “pasukan dedemit” untuk menyelesaikan misi tersebut?

Memang masih menjadi misteri jumlah parpol yang bakal menjadi peserta Pemilu 2014 kelak. Namun, setidaknya tercatat sebanyak 34 parpol yang masih bertahan hingga kini. Jumlah tersebut memang tak mungkin bertambah, tetapi sangat berpotensi terpangkas. Pasalnya dengan keluarnya Keputusan MK No 52/PUU-X/2012 yang menganulir “hak privilise” parpol parlemen menjadikan seluruh parpol harus melalui tahapan yang sama dalam pendaftaran calon peserta pemilu nanti.

Sebenarnya dapat dikatakan berat melihat persyaratan yang harus dipenuhi parpol harus memiliki kepengurusan setidaknya 100% jumlah provinsi, 75% jumlah kab/kota bersangkutan dan 50% kecamatan (Pasal 8). Selain juga harus menyertakan 30%  keterwakilan erempuan di tingkat pusat.

Permasalahannya sekarang adalah mungkinkah parpol dapat melengkapi seluruh persyaratan tersebut tanpa cacat dalam waktu relatif singkat? Dalam artian bahwa 1000 atau 1/1000 KTA tersebut adalah benar sebagai anggota parpol bersangkutan, bukan sekedar anggota “siluman”. Meski ada proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU kab/kota, tetapi dengan melihat payung hukum dan pedoman teknis yang ada cukup sulit untuk dapat menjamin hal tersebut. Pasalnya, banyak aturan ataupun ketentuan yang justru berpotensi menguntungkan parpol.

Diantaranya adalah bahwa apabila dalam verifikasi faktual terdapat sample yang menyatakan bukan sebagai anggota tetapi menolak menandatangani formulir surat pernyataan Model F-12 Parpol maka sample tersebut tetap dinyatakan memenuhi syarat. Selain itu, terpusatnya kewenangan dalam menentukan memenuhi atau tidaknya kelengkapan parpol secara keseluruhan pada KPU pusat sangat berpotensi terjadi bias. Dikarenakan rentang wilayah dan banyaknya jumlah daerah yang ditangani oleh KPU secara nasional.

Memang menjadi hal yang cukup rumit ketika sebuah peraturan perundang-undangan yang semangat awalnya adalah untuk menyederhanakan parpol peserta pemilu, selain juga menjegal parpol gurem, kini dianggap menyulitkan bagi para pembuat aturan itu sendiri.

Nah, kini semuanya tergantung KPU sebagai pemilik kewenangan penyelenggara pemilu untuk bertindak tegas menolak segala bentuk kompromi, sebagaimana Roro Jongrang yang bersikukuh menolak meskipun hanya kurang satu candi, atau  justru menyerahkan dirinya menjadi “alat pemuas” kepentingan parpol tertentu. Wallahualam…