Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran II 20 September 2012 silam telah meninggalkan banyak pelajaran. Terlebih bagi para kandidat yang berniat melaju dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) dengan menggandeng partai politik (parpol) sebagai kendaraan politiknya. Tak terkecuali pula dalam Pilgub Jateng  yang digelar 26 Mei 2013 nanti.

Kemenangan pasangan Jokowi-Basuki dalam hitung cepat (quick count) yang dirilis oleh berbagai lembaga survei menjadi titik balik eksistensi parpol dalam fungsinya sebagai keran utama rekrutmen pejabat publik. Meski hanya diusung oleh dua parpol oposisi pemerintah, pasangan beda suku ini berhasil menggungguli calon petahana yang didukung oleh mayoritas parpol.

Lembaga Survey Indonesia (LSI), misalnya, menempatkan pasangan Jokowi-Basuki di ranking pertama dengan raihan pemilih sebanyak 53, 81 persen dalam hitung cepatnya. Sisanya sebesar 46, 19 persen mendukung duet Fauzi-Nachrowi.

Meski bukan merupakan hasil akhir, dikarenakan masih menunggu perhitungan manual (red: rekapitulasi) dan rapat pleno penetapan oleh KPU DKI Jakarta, setidaknya hal ini menjadi gambaran sementara dukungan masyarakat ibu kota.

Terlepas dari isu dan program kerja yang dikampanyekan masing-masing kandidat, parpol mendapat sorotan dan kritikan tajam dari banyak kalangan. Pasalnya, gemuknya dukungan koalisi parpol dalam pemilukada belakangan tak menjamin besarnya perolehan suara yang dikumpulkan.

Fenomena serupa juga terjadi dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Cilacap 9 September 2012 lalu. Didukung oleh 9 parpol mayoritas (atau sekitar 66 persen kursi DPDR Cilacap), pasangan Novita-Muslich yang lebih diunggulkan justru gagal memenangi kompetisi dan hanya mengumpulkan 39,25 persen suara.

Bedanya, pasangan yang diusung oleh koalisi parpol dengan PDI Perjuangan sebagai motor utama ini tumbang oleh kandidat petahana (Tatto-Edi) yang mendapat 60,75 pesen dukungan suara. Pencapaian yang kontras bagi partai yang dikenal sebagai partainya wong cilik  ini.

Efektifitas Mesin Politik

Dalam kondisi seperti ini, menjadi sangat wajar bila kemudian efektifitas dan soliditas parpol sebagai mesin politik banyak dipertanyakan. Jargon parpol sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik rakyat pun tak luput mendapat gugatan serius dari berbagai pihak.

Realitanya, perkembangan sentimen memilih masyarakat belakangan ini semakin condong ke arah pola perilaku massa mengambang (floating mass). Pendewasaan politik masyarakat dan lemahnya ideologisasi parpol mengakibatkan pudarnya politik aliran di satu sisi, serta rasionalitas dan pragmatisme pemilih di sisi lain.

Data hasil survei LSI menjelang Pemilukada DKI putaran II (2-7 September 2012) lalu misalnya, menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 30 persen pemilih yang baru akan menentukan pilihannya pada kurun waktu seminggu sebelum pemilihan. Sedikitnya 15 persen dari total pemilih mengaku akan menentukan pilihannya saat hari H.

Hasil survei LSI lainnya (1-12 Februari 2012) menunjukkan bahwa 51 persen pemilih di Indonesia merasa belum mantap pada parpol yang akan dipilihnya pada pemilu 2014 kelak. Meski pemilu raya masih terbilang jauh, tetapi sentimen tersebut menunjukkan bahwa keterikatan pemilih terhadap parpol sangatlah longgar. Artinya, tak kurang dari separuh rakyat Indonesia yang merasa sebagai simpatisan parpol tertentu.

Besarnya massa mengambang inilah yang kemudian sangat berpotensi mempengaruhi hasil penyelenggaraan pemilu raya maupun pemilukada. Mesin politik parpol seharusnya bekerja ekstra keras untuk memenangi perebutan dukungan dari pemilih ”tak bertuan” ini. Logikanya, semakin kuat mesin parpol akan semakin memperlancar dan memuluskan jalan kandidat yang diusungnya memenangi pemilu.

Namun kini yang terjadi seolah sebaliknya. Performa mesin parpol justru terlihat semakin loyo belakangan. Instruksi para elite parpol dan ormas tertentu pun tak lagi banyak memiliki pengaruh. Sehingga cenderung mengandalkan figur dan popularitas kandidat sebagai faktor penentu untuk memenangi pemilu maupun pemilukada.

Meski demikian, adalah fakta menarik bahwa ternyata hanya ada sekitar 10 kandidat perseorangan yang berhasil memenangi pemilukada di tahun 2010 lalu dari sekitar 71 pemilukada yang diikuti oleh calon perseorangan (Litbang Kompas, 16 Juli 2012).

Hal ini mengisyaratkan masih dominannya peluang menang kandidat yang diusung parpol sekalipun mesin politik dan kepercayaan terhadapnya cenderung melemah. Realitas ini cukup menggambarkan kegamangan dan anomali para pemilih di Tanah Air dalam menyikapi perkembangan dinamika politik kekinian, di tingkat lokal maupun nasional. Karenanya para kandidat yang akan bersaing dalam pemilu ataupun pemilukada harus jeli melihat peluang sekaligus tantangan ini ke depan.

Instabilitas performa mesin politik belakangan menjadikan parpol tak ubahnya dua sisi mata uang yang berlawanan. Sebagai ”kuda troya” yang akan mengantarkan pada kejayaan atau menjadi ”perahu bocor” yang ”menenggelamkan” kandidat populer dan petahana sekalipun. Wallahualam..