Rekomendasi Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) yang ditetapkan di Cirebon 17 September 2012 silam demikian menyita perhatian publik. Sedikitnya ada dua poin krusial yang paling menarik minat publik.

Pertama, adalah terkait usulan penguatan pemberian sanksi sosial terhadap terpidana kasus korupsi agar dapat menimbulkan efek jera. Dimana NU membuka wacana hukuman mati untuk dapat diperlakukan pada jenis kejahatan extraordinary ini.

Kedua, adalah terkait hilangnya kewajiban membayar pajak dari warga negara apabila negara dinilai tidak mampu mengelolanya dan mempergunakannya secara transparan dan tepat guna.  Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap pemasukan anggaran pemerintah yang sejauh ini masih sangat mengandalkan sektor pajak.

Wacana pemberlakuan hukuman mati terhadap terpidana korupsi memang pernah terlontar sebelumnya. Namun hal ini kembali menghangat dengan muculnya rekomendasi tersebut. Dan tentu saja menimbulkan pro dan kontra di kalangan khalayak. Keberatan yang seringkali diajukan oleh mereka yang pro adalah terkait hak hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) serta masih buruknya sistem peradilan di tanah air yang seringkali keliru menjerat tersangka  (salah tangkap ataupun praktek busuk konspirasi politik).

Sedangkan terkait pajak, hal ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang seolah tidak serius membenahi pengelolaan pajak di tanah air. Maraknya praktek penggelapan dan suap maupun restitusi pajak memang sudah sangat membuat gerah publik. Meski demikian hal ini seolah selalu berulang kembali. Kasus yang melibatkan beberapa pegawai kantor pajak sudah sangat menggelisahkan dan merugikan bangsa. Belum lagi penggunaan keuangan negara yang seringkali disalahgunakan oleh para pejabat negara. NU sangat tepat dan cerdas menangkap kegelisahan publik ini. Sebelum semakin membusukkan moral dan etika bangsa secara keseluruhan.

Poin paling menarik dari keluarnya rekomendasi ini sebenarnya bukan pada isi rekomendasi tersebut. Namun lebih pada timing (waktu) dan suasana kebatinannya. Selama ini sebagai organisasi keislaman terbesar di tanah air, NU melalui muktamar 1984 telah memutuskan untuk menarik diri dari politik dengan kembali ke Khittah 1926. Dan sejak itu pula NU seolah “pulang kandang” untuk memberi dakwah secara kultural terhadap masyarakat. Dan sejauh ini NU cukup konsisten memegang teguh putusan tersebut. Meskipun beberapa parpol seringkali mengidentifikasi diri sebagai saluran politik NU, toh NU tetap kukuh di jalur kultural. Sekalipun ada beberapa tokoh sentral NU yang duduk di kursi kekuasaan, sebut saja Gus Dur yang pernah menduduki kursi presiden dan Mahfudh MD yang sekarang menjadi ketua MK.

Namun nampaknya NU pun mulai gerah. Meski tetap mengambil jarak dengan lingkaran kekuasaan, tetapi NU mulai terkesan “menggoyang” kemapanan demokrasi di negeri ini. Setelah sebelumnya NU, melalui KH. Hasyim Muzadi sempat mengkritik pelaksanaan pilkada langsung yang dinilai lebih banyak memberikan mudharat (kerugian) ketimbang faedah (manfaat). Kini NU kembali “menggebrak meja kekuasaan” melalui rekomendasi muktamar di Cirebon beberapa waktu lalu.

Memang rekomendasi tersebut tidak secara langsung “menyodok” pemilik kekuasaan saat ini. Namun seolah menampar satu per satu pejabat publik dan pegiat politik kekuasaan yang seolah justru sibuk dalam kepentingan pribadi serta kelompoknya sendiri. Termasuk pula mereka-mereka yang selalu mengklaim diri sebagai saluran politik warga nahdliyin dan mengatasnamakan diri sebagai “anak kandung” NU. Nampaknya dalam hal ini sekaligus ingin mempertegas sikap bahwa klaim tersebut tidaklah berdasar. Dan, NU tak memiliki sedikitpun kaitan terhadap kalangan tersebut.

Karenanya kini pantas untuk ditunggu apakah NU akan tertarik turun gelanggang dan memperlebar ruang gerak dakwahnya sehingga tak hanya secara kultural, melainkan juga di jalur struktural? Turut serta memperbaiki kebobrokan pengelolaan negara secara langsung? Tunggulah bersama orang-orang yang menunggu.