Perselisihan antara KPK dan Polri kembali menyedot perhatian, energi dan waktu masyarakat Indonesia belakangan. Ketidaktegasan presiden SBY kembali digugat dalam hal ini. Namun, hingga kini rupanya beliau belum bersedia tampil di muka publik.

Kasus yang bermula dari manuver KPK dengan membongkar keterlibatan para “bintang” di jajaran kepolisian dalam tindak korupsi proyek pengadaan simulator SIM, kini merembet pada kriminalisasi Kompol Novel Baswedan, penyidik KPK yang juga merupakan anggota kepolisian.  Sehingga kemudian mengundang keprihatinan publik dan berbagai aktivis untuk menggelar aksi unjuk rasa di Ibukota hari ini, 7 Oktober 2012.

Kasus perseteruan ini merupakan kali kedua setelah drama Cicak Vs Buaya yang melambungkan nama mantan kabareskrim Susno Duaji, yang disebut-sebut sebagai whistle blower dalam kasus Gayus Tambunan

Kembali mengemukanya perseteruan antara dua institusi penegak hukum tersebut sesungguhnya meletihkan dan memuakkan masyarakat. Pasalnya hal ini menyedot perhatian, waktu dan energi besar masyarakat. Terlebih saat ini pun banyak agenda besar lain yang sedang berlangsung. Diantaranya adalah proses verifikasi partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mungkin memang agenda tersebut terbilang kurang “seksi” bila dibandingkan dengan perseteruan KPK Vs Polri. Namun demikian dalam proses inilah sedikit banyak wajah demokrasi dan pemerintahan Republik Indonesia ke depan di tentukan. Yang tentu pula akan berdampak dalam keberlangsungan proses pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sebagaimana diketahui bahwa nasib dan keberadaan KPK banyak bergantung pada kebijakan anggota dewan. Karena merekalah yang memiliki kewenangan dalam membentuk, memilih bahkan  membubarkan KPK. Munculnya wacana revisi undang-undang KPK pun menjukkan betapa dewan memiliki kepentingan terhadap denyut hidup dan keberlangsungan KPK.

Bila proses verifikasi ini berjalan dengan tidak fair, tentu juga akan menghasilkan politisi-politisi yang unfair pula di senayan. Bila sudah demikian tentu kebijakan dan perundangan-undangan yang dihasilkan pun berpotensi bias terhadap kepentingan masyarakat. Dan berlanjut dengan regenerasi koruptor yang akan sangat mungkin terus berkembang biak di negeri tercinta ini. Naudzubillah…

*Tulisan ini hanya bermaksud untuk membangunkan kesadaran publik dari gegap gempita euforia perseteruan KPK-Polri bahwa masih ada agenda penting bangsa yang tak boleh dilewatkan.