Menjelang hari akhir tahapan verifikasi administrasi pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2014 seolah partai-partai dibikin repot dengan adanya kebijakan penggunaan aplikasi sistem informasi partai politik (Sipol) yang diberlakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Memang tak bisa disangkal bahkan keberadaan Sipol sendiri terkesan sangat mendadak. Tidak ada petunjuk teknis atau pun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU yang menyinggung tentang Sipol sebelumnya. Namun tiba-tiba Sipol bak “batu besar” yang siap menjadi batu sandungan bagi partai-partai besar sekalipun. Pasalnya, dengan waktu yang relatif singkat partai politik seolah “diwajibkan” untuk meng-input ribuan daftar anggotanya ke dalam portal aplikasi tersebut.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, padahal, tidak ada ketentuan awal yang membahas tentang keberadaan Sipol pada awalnya. Meski kemudian melalui anggota komisionernya, Hadar Nafis Gumay, mengklarifikasi bahwa data Sipol bukanlah penentu lolos atau tidaknya partai politik dalam tahapan ini. Proses verifikasi masih dapat dilakukan dengan mencocokkan softcopy yang telah diserahkan partai politik ke KPU terhadap berkas anggota parpol yang ada di daerah dan telah di serahkan ke KPU Kab./Kota. Meski demikian polemik tidak berhenti. Buktinya banyak partai politik yang masih resah terhadap keberadaan Sipol. Salah satunya adalah apa yang dirasakan oleh Ketua Tim Teknologi Informasi PDI-P Hari Dewapratama beberapa waktu silam.  

Kegelisahan tersebut memang sangat berdasar dan bukan tanpa alasan. Bila dilihat sepintas aplikasi Sipol pun memang terkesan amatiran dan kurang user friendly. Terlebih bila harus diakses secara bersamaan dari seluruh pelosok Indonesia. Kurangnya sosialisasi pun menambah sengkarut proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2014 tersebut.

Belajar dan Pengalaman

Kesemrawutan ini perlu menjadi bahan pembelajaran serius agar tak terulang dikemudian hari. Meski sebenarnya penerapan aplikasi lain pernah dilakukan pada Pemilu 2009 silam yang juga berakhir dengan kegagalan. Dimana saat itu, KPU juga menggandeng LSM yang sama, yakni International Foundation of Electoral System (IFES), dalam penggunaan aplikasi Sistem Tabulasi Nasional Pemilu Presiden 2009.

Keberadaan IFES sendiri dalam pemilu tanah air memang cukup kontroversial. Setelah kegagalannya dalam kerjasama tahap I tersebut, KPU seolah tak kapok menjalin kerjasama kembali. Karenanya hal ini semakin menguatkan kecurigaan mengenai intervensi asing (terutama Amerika) dalam proses demokrasi di Indonesia. Terutama terkait kepentingan pergantian puncak kepemimpinan di tanah air.

Sudah seharusnya KPU mengambil pelajaran dari kegagalan pertamanya. Independensi KPU sebagai badan penyelenggara pemilu perlu dijaga secara ketat. Terlebih hal ini berkaitan pula dengan harga kedaulatan NKRI sebagai bangsa yang merdeka.

Sepantasnyalah ke depan kerjasama serupa ini perlu lebih dalam lagi dikaji sebelum dilaksanakan. Agar selain tidak ada kesan menjatuhkan partai politik tertentu, juga untuk menjaga kualitas pemilu itu sendiri secara lebih luas. Bangsa ini memang masih terus belajar untuk berdemokrasi, tapi tentu hal ini tidaklah tepat dijadikan sebagai kambing hitam terus menerus. Sudah saatnya Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu secara mandiri dan berkualitas, dengan tanpa ada sedikitpun kepentingan asing yang bermain di dalamnya.