Pemilu 2014 nampak akan menjadi “duel” antara partai politik (parpol) beraliran nasional dengan parpol berafilisasi/berbasis Islam. Hal ini nampak pada hasil verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2014 yang memperlihatkan kuatnya kecenderungan tersebut. Meski belum merupakan hasil final, namun demikian hal ini dapat menjadi gambaran sementara yang representatif.

Bila dilihat dari hasil verifikasi administrasi yang dirilis oleh KPU 28 Oktober 2012 tersebut, menunjukkan bahwa setidaknya 37,5% parpol (yakni PAN, PPP, PKS, PKB, PKBIB, dan PBB) yang memiliki potensi bertarung dalam pemilu 2014 adalah berbasis Islam. Sedangkan 62,5% atau 10 parpol lainnya berbasis nasionalis.

Seharusnya, dengan komposisi demikian ini parpol berbasis Islam lebih diuntungkan dikarenakan fragmentasi suara yang lebih kecil bila dibandingkan dengan parpol nasionalis. Dengan hanya 6 parpol berbasis Islam yang mungkin bertarung dalam Pemilu 2014 nanti, akan lebih mudah menjaring dan menghimpun suara pemilih beraliran Islam dikarenakan pilihan yang terbatas. Pendekatan politik identitas dan keislaman pun bakal berpotensi lebih efektif bila diterapkan.

Berbeda dengan massa nasionalis yang akan cenderung lebih menyebar kantong suaranya. Terlebih kini dengan keberadaan NasDem yang diprediksi akan cukup menyedot suara partai-partai nasionalis mapan, seperti Golkar, Demokrat, bahkan PDI-P. Sementara itu, partai nasionalis oposisi menengah seperti Gerindra dan Hanura pun tak bisa dipandang sebeah mata karena dapat menjadi ancaman serius.

Namun, rupanya fakta ini kembali menarik bila dikaitkan dengan hasil survei kerjasama antara Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network beberapa waktu lalu yang memperlihatkan kian “kempisnya” suara parpol berbasis Islam, yang bahkan diprediksi tak satu pun mampu menampung lebih dari 5% suara nasional. Meski masih hanya bersifat  potensi, tetapi hasil survei ini tentu bukan catatan yang menggembirakan bagi masyarakat muslim Indonesia yang notabene adalah mayoritas.

Hasil temuan tersebut lebih jauh bila dikonversi ke dalam kalkulasi perolehan kursi dewan akan semakin nampak menghawatirkan. Dengan nilai parliamentary threshold (ambang batas) sebesar 3,5% akan menjadikan suara, aspirasi dan pengaruh parpol berbasis Islam terancam timbul-tenggelam dan hanya terdengar sayup-sayup semata. Alih-alih hanya menjadi pelengkap “ornamen” di gedung rakyat tersebut.

Meski perlu juga disadari bahwa kekalahan parpol berbasis Islam sekalipun misalnya, dalam kancah politik praktis bukanlah merupakan bencana besar terlebih kiamat bagi keberlangsungan agama dan umat Islam secara keseluruhan, namun hal ini perlu menjadi perhatian serius terutama bagi pihak-pihak yang terlibat. Terutama sekali adalah tokoh-tokoh muslim yang memiliki kedudukan dan pengaruh di masyarakat, baik yang berkecimpung dalam politik praktis maupun dakwah kultural.

Bagaimanapun tak bisa dipungkiri, meski saat ini sekalipun sepak terjang parpol-parpol berbasis Islam di parlemen  maupun eksekutif  tak banyak menunjukkan keberpihakan terhadap umat muslim secara keseluruhan, tetapi keberadaannya tetap diperlukan sebagai penyeimbang dan penyelaras kebijakan negara agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam sebagai way of life yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Terlebih dalam menciptakan masyarakat yang berketuhanan YME, berperikemanusiaan, berkeadilan dan berperadaban. Sebagaimana yang nilai-nilai Islam  telah dipinjam dan diaplikasikan dalam semangat kebatinan dan butir-butir Pancasila.

Agaknya jargon yang pernah dipopulerkan oleh almarhum Nurcholis Madjid uguna mendongkrak suara parpol berbasis Islam, yakni  “memompa ban kempes”, perlu kembali diperhatikan. Atau barangkali memang ternyata “ban sudah bocor” dan harus kembali “ditambal” ulang? Wallahuallam….