Arah demokrasi Indonesia seakan menuju pada titik terang. Terutama sekali sejak fenomena Jokowi menyeruak dan menjadi idola masyarakat hingga sekarang. Seolah telah terjadi perubahan positif perpolitikan bangsa. Benarkah?

Sepak terjang Jokowi dan wakilnya -Basuki- beberapa waktu belakangan terus menjadi buah bibir. Media massa seolah tak mau melewatkan sedikit saja “manuver” gubernur baru jakarta tersebut. Hampir setiap gerak-gerik pria berperawakan kurus ini memiliki nilai berita. Bahkan pemberitaannya hampir sejajar dengan fenomena “NOAH” belakangan.

Figur Jokowi memang sedang melekat di hati masyarakat. Kepemimpinannya yang merakyat seolah menjadi oase di tengah keringnya “padang pasir” perpolitikan tanah air. Konsep “blusukan” yang digagasnya benar-benar mampu menyentuh hati tak hanya masyarakat ibu kota, melainkan hampir seluruh pelosok Indonesia. Jokowi seolah menjadi jawaban akan minimnya keteladanan pemimpin di negeri ini.

Dampak positif lain dari kemenangan Jokowi pada Pilgub DKI Jakarta lalu adalah mulai “meleknya” para pegiat politik (read: politikus) untuk tidak hanya mengandalkan popularitas dan “gizi” semata guna meraih kemenangan dalam sebuah pemilihan, track record dan integritas pun mulai menjadi bahan pertimbangan matang. Hal ini tak lain dan tak bukan dikarenakan mulai rasionalnya masyarakat pemilih.

Meski belum mengarah pada ideologisasi politik, tetapi dengan lairnya kecenderungan untuk mengusung “orang-orang yang relatif bersih” dapat menjadi trend positif bagi perkembangan demokratisasi Indonesia selanjutnya. Munculnya pasangan Rieke Dyah Pitaloka dan Teten Masduki misalnya, menjadi sinyal positif bagi terbukanya alternatif kepemimpinan yang lebih memihak masyarakat secara lebih luas.  Meski secara elektabilitas dan modal finansial yang terkesan relatif “pas-pasan”, namun bila dibarengi dengan mesin politik yang solid dan pencitraan yang tepat sangat berpotensi kembali menghadirkan kejutan luar biasa besar bagi penyelenggaraan demokrasi paska reformasi.

Bila trend positif ini terus dilestarikan, setidaknya hingga pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden 2014 kelak, harapan akan Indonesia yang lebih baik dan lebih bersih bukan hanya akan menjadi wacana semata.  Konsolidasi demokrasi pun dapat mengarah pada nilai substansi demokrasi itu sendiri. Dan cita-cita kejayaan atau  kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia pun semakin dekat dalam genggaman.

Mungkin terdengar sedikit klise dan “beraroma angin surga”, tetapi hal ini bukanlah “hil yang mustahal” sama sekali. Kecuali bila terdapat “penghianatan politik” yang dilakukan oleh figur-figur harapan masyarakat tersebut. Apabila “drama kepedulian sosial” ini akhirnya kemudian terbukti hanya sebatas politik pencitraan an sich, tentu hal ini akan sangat melukai hati dan perasaan terdalam masyarakat Indonesia.

Entah kepada siapa lagi mereka dapat menanamkan benih pengharapan dan kepercayaan? Nasib dan keberlangsungan arah demokrasi bangsa akan sangat dipengaruhi oleh perilaku dan integritas aktor-aktor politik yang berada di “atas panggung politik” sekarang ini. Sangat berpotensi menjadi “bom waktu” bagi konsolidasi demokrasi itu sendiri bila hal tersebut benar-benar terjadi di negeri ini. Wallahualam….