Banyak sekali definisi tentang politik sebagaimana banyaknya sarjana politik. Karena setiap orang selalu mempunyai sudut pandangnya masing-masing yang bisa jadi sangat berbeda dengan orang lain. Seorang praktisi politik memiliki pandangan politik yang sudah pasti berbeda dengan para teoritisi. Demikian pula dengan khalayak masyarakat yang lebih luas.

Namun secara garis besar definisi politik itu terbagi dalam dua mainstream. Pertama adalah secara luas, yakni bahwa politik adalah ilmu pengetahuan mengenai negara dan seluk-beluknya. Sedangkan yang selanjutnya adalah pengertian secara sempit. Definisi kedua ini lebih berbicara mengenai kekuasaan. Baik dalam aktivitas untuk merebut, mempergunakan hingga melanggengkan kekuasaan. Garis besarnya adalah pada negara dan kekuasaan yang ada di dalamnya.

Kedua definisi tersebut  tentunya adalah benar dalam kapasitasnya masing-masing. Antara satu dengan yang lain tidak membawa pertentangan sedikitpun. Hanya saja masih terkesan teoritis, normatif dan kurang praktis serta aplikatif. Karena memang wacana atau pun praktek politik itu sendiri sangat luas dan terus meluas.

Karenanya dalam kesempatan ini penulis ingin menyodorkan teori yang lebih praktis -dan sedikit ironis. Yakni bahwa politik merupakan seni mengemas kepentingan pribadi sebagai kepentingan publik.

Definisi tersebut tentu bukan tanpa dasar. Lord Acton, bangsawan dan pemikir dari tanah britania, misalnya secara ironis menyatakan bahwa “power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”. Hal tersebut secara mendalam ingin mengisyaratkan betapa “bar-barnya” kekuasaan, yang mana adalah merupakan objek matter dari kajian politik itu sendiri.

Terkait definisi tersebut diatas bukanlah tanpa dasar dan mengada-ada. Bagaimanapun janji-janji manis dalam kampanye pemilu, keputusan maupun kebijakan politik, pembuatan dan pelaksanaan perundang-undangan hingga penegakan hukumnya sekalipun tak pernah luput dari kepentingan orang-perorang  yang bercekimpung dalam “kubangan lumpur” politik.

Kebijakan pro rakyat sekalipun misalnya, cemderung memiliki muatan politik terutama untuk melanggengkan kekuasaan. Bukan semata-mata didasari dari kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tengok saja misalnya, berapa banyak dana hibah yang diguyurkan, baik oleh pemerintah lokal maupun pusat, setiap kali menjelang pemilihan umum. Peningkatan kesejahteraan PNS pun selalu menjadi senjata “ampuh” untuk meraih dukungan dalam pemilihan.

Sementara mereka yang berada diluar lingkaran kekuasaan terus meneriakkan janji perubahan yang sesungguhnya basi dan sekedar  “pepesan kosong”. Bila pun ada yang menepati sebagian janjinya toh hanya karena memang agar terpilih kembali. Lagi-lagi kecenderungan bukan karena rasa pengabdian dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Memang selalu ada pengecualian (kasus khusus) dalam setiap hal. Orang-orang spesial selalu dilahirkan untuk membuat perbedaan. Pun demikian jumlahnya bisa dihitung jari. Dan kemunculannya dalam panggung politik tak ada yang selalu bisa menjamin.

Lalu kenapa dikatakan sebagai seni? Karena memang untuk melakukan aktivitas politik itu sendiri dibutuhkan rasa yang khas. Dimana setiap orang, terutama pegiat politik itu sendiri, memiliki cara masing-masing untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Wallahualam….