Bila ada hal yang lebih kronis dibanding korupsi di negeri ini adalah nepotisme. Dua patologi kekuasaan ini hampir-hampir seperti kembar siam yang tak terpisahkan satu dengan yang lain. Keduanya secara bersama-sama telah mengakar di berbagai lini kekuasaan negara ini. Dan tentu kian sulit untuk diberantas, minimal  diminimalisir.

Nepotisme merupakan tindakan yang jauh dari nilai-nilai dan etika profesionalisme. Dikarenakan nepotisme lebih mementingkan relasi kekeluargaan,  “perkoncoan”,  serta “perkronian”. Sementara mereka yang memiliki kemampuan mumpuni tapi tidak mempunyai “orang dalam” maka otomatis sulit untuk bersaing.

Sistem seperti ini mtelah sangat menjamur baik di lingkungan birokrasi, BUMN, perusahaan swasta, maupun organisasi sosial politik.  Hal ini menjadikan persaingan untuk mendapatkan jabatan ataupun posisisi tertentu dalam pekerjaan menjadi tidak fair. Seolah semuanya menjadi sekedar formalitas belaka.

Toh, sebenarnya telah ada nama-nama yang dipersiapkan oleh mereka yang memiliki kewenangan. Sementara yang tidak memiliki relasi pejabat hanya bisa gigit jari dan mengharap keberuntungan yang demikian besar untuk merubah hidup dan kehidupannya.

Meskipun saat ini nepotisme telah menjadi “hantu yang menakutkan”, namun hingga saat eksistensinya oleh pihak-pihak terkait. Hal ini bisa jadi karena memang telah dianggap mahfum dan dilakukan oleh setiap orang/pejabat/penguasa. Bila benar demikian maka harapan untuk menghilangkannya dari bumi Indonesia hanyalah “mimpi di siang bolong”.

Tengok saja, ketika hampir setiap orang secara latah dan lantang meneriakkan yel-yel anti korupsi dan mendukung penuh gerakan pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh sebuah lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gerakan anti nepotisme tak sedikitpun terdengar gaungnya.

Padahal nepotisme juga memiliki daya hancur yang tak kalah hebat dibandingkan dengan perilaku korupsi. Bahkan dapat dikatakan lebih hebat karena bisa menjadi pemicu lahirnya tindakan dan perilaku korup. Penyebarannya pun tak kalah luas, mengakar, mendarah dan mendaging.

Sebagai ilustrasi misalnya, apabila seseorang menduduki suatu jabatan tertentu bukan karena kapasitas dan kredibilitasnya, melainkan karena hubungan adik, kakak atau ponakan sekalipun dari seorang bupati. Dapat dipastikan bahwa kinerjanya bisa dipastikan tidak optimal dan profesional. Tidak berorientasi pada prestasi dan cenderung sewenang-wenang. Karena toh dengan kinerja seadanya pun kariernya dapat dijamin tetap “cerah”. Lebih parah lagi justru berpotensi menjadi beban bagi institusi.

Bila korupsi dikatakan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka dapat dikatakan bahwa nepotisme merupakan kejahatan terselubung (latent crime).  Karena memang tidak kasat mata dan belum ada institusi penegak hukumnya secara khusus.

Lalu apakah perlu dibentuk semacam institusi resmi seperti halnya KPK?  Wallahualam..