Seperti halnya saat akan berbelanja, seorang konsumen bijaknya mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari produk yang akan dibelinya. Hal ini dimaksudkan agar besarnya dana yang dikeluarkan nantinya sepadan (efektif dan efisien) dengan hasil yang didapatkan. Demikian pula dengan memilih seorang pejabat publik (administrator).

Ilustrasi tersebut di atas cukup tepat untuk menggambarkan proses demokrasi yang sebentar lagi akan bergulir. Terutama bagi masyarakat Jawa Tengah yang sedang bersiap melaksanakan “bai’at demokrasi” pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) 26 Mei 2013 serta Pemilu Raya 2014.

Dalam alam demokrasi Indonesia yang menganut voluntary voting system menjamin kebebasan warganya untuk memberikan haknya untuk memilih. Demikian pula bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun demikian pemerintah, melalui badan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban untuk menjamin hak pilih warganegara serta memberikan sosialisasi dan pemahaman akan perlunya partisipasi dalam pemilu.

Kualitas sebuah penyelenggaraan pemilu memang tak cukup obyektif bila hanya diukur melalui kuantitas atau jumlah warganegara yang memberikan hak pilihnya. Secara prosedural, prinsip kemandirian, konsistensi payung hukum dan perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilu (kandidat atau pun pemilih) menjadi standar yang harus terpenuhi.

Sementara secara substansial pemilu dapat dikatakan berhasil secara keseluruhan bila dapat memilih seorang pejabat publik yang “ideal”. Karena memang sejatinya demokrasi dipilih sebagai upaya untuk memperoleh pejabat yang “best of the best”, atau minimal “the best of the worst”.

Oleh karenanya untuk mencapai kualitas pemilu yang baik (secara prosedural maupun substansial) dibutuhkan sinergi yang mantap antara kredibilitas dan integritas penyelenggara pemilu serta kapasitas dan kapabilitas peserta pemilu (kandidat maupun pemilih).

Namun demikian, diantara beberapa faktor tersebut kualitas pemilih merupakan hal yang sangat mendesak untuk disoroti. Teruma berkenaan dengan hasil penilitian dari banyak sarjana dan peneliti politik yang berkesimpulan bahwa kualitas sebuah proses demokrasi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. Maksudnya adalah bahwa semakin sejahtera (masyarakat dengan ekonomi dan pendidikan yang relatif tinggi) akan cenderung menghasilkan kualitas demokrasi yang baik.

Thesis tersebut sebenarnya cukup ironi melihat bahwa sistem demokrasi dipilih dan diaplikasikan oleh sebuah negara pada hakikatnya untuk mengejar kesejahteraan warganya. Namun demikian untuk mencapai “demokrasi yang benar” ternyata dibutuhkan tingkat kesejahteraan tertentu.

Pun demikian, masyarakat Indonesia secara umum serta masyarakat Jawa Tengah secara khusus tak perlu pesimistis dalam menyongsong pemilu yang sudah menanti di depan mata. Karena bagaimanapun demokrasi selalu memberikan harapan dan kejutan.

Saat ini yang perlu menjadi prioritas adalah untuk mempersiapkan peserta pemilu yang tak hanya rasional, melainkan juga harus visioner. Kemenangan Jokowi-Basuki di DKI Jakarta perlu menjadi pembelajaran masyarakat dan partai politik secara luas. Profil kandidat yang “unik” dan memiliki rekam jejak di atas rata-rata dan visioner dilengkapi dengan pemilih yang juga rasional serta visioner.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemilih visioner yaitu pemilih yang mengenal kebutuhan dan permasalahannya sendiri serta kemudian konsisten memilih sosok yang dianggap tepat untuk memecahkannya sekalipun diterpa berbagai kampanye negatif dan politik transaksional.

Pemilih visioner tentunya memiliki kualitas karakter melebihi pemilih rasional. Karena pemilih rasional masih sangat dimungkinkan terjebak dalam arus politik kedekatan dan politik identitas. Sementara pemilih visioner cenderung berhasil melewati batas-batas  nilai-nilai tradisional (kedekatan kekeluargaan, kedaerahan, latar belakang agama serta kesetiakawanan/peer group dalam memberikan hak pilih.