Bila tidak ada satu dan lain hal yang “mengejutkan”, maka sudah dapat dipastikan bahwa Pemilu 2014 hanya akan diikiti oleh 10 partai politik saja. Sembilan diantaranya adalah partai yang duduk di kursi parlemen semantara sisanya merupakan partai yang relatif “belia”.

Demikian berdasar rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (Senin, 7 januari 2013) lalu. Kesepuluh nama parpol tersebut diantaranya adalah Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai NasDem dan Partai Persatuan Pembangunan.

Dengan demikian nampak bahwa komposisi kekuatan politik yang bertarung adalah 6 parpol berlatar belakang nasionalis dan 4 lainnya berbasis Islam. Terlepas dari apakah kesepuluh parpol tersebut dapat mencerminkan dan merepresentasikan keberagaman di Indonesia, memang persyaratan parpol calon peserta pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2008 dan kemudian diubah dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik  relatif berat.

Secara sisnis, juga dapat dikatakan bahwa hasil tersebut merupakan “keberhasilan” partai-partai yang berada di parlemen (terutama parpol arus deras), terutama untuk mengikis jumlah partai-partai kecil dalam memperebutkan kursi senayan dengan “legal”. Melalui desain perundang-undangan yang tidak ramah bagi parpol “kelas melati”. Hal ini salah satunya dimaksudkan untuk  melanggengkan dominasi mereka kancah perpolitikan nasional.

Namun demikian pada dasarnya hal ini, disadari atau tidak, merupakan  harapan masyarakat selama ini, yakni untuk meminimalisir parpol peserta pemilu. Terlebih bahwa banyaknya parpol yang ada tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bangsa dan ide-ide segar yang ditawarkan. Bahkan seringkali justru berpotensi menimbulkan kegaduhan politik secara umum.

Namun demikian dengan semakin sedikitnya jumlah parpol peserta pemilu nantinya tidak menjamin semakin kecil pula fragmentasi politik di parlemen. Pasalnya ke depan parliamentary treshold yang diterapkan hanya sebesar 3,5 persen. Sementara sejauh ini diperkirakan partai politik paling dominan sekalipun hanya berada di kisaran 20 persen suara saja.

Karenanya sangat dimungkinkan bila kesepuluh parpol tersebut akan berhasil melewati ambang batas pintu parlemen tersebut. Dan selanjutnya peluang kegaduhan di parlemen pun masih terbuka lebar. Koalisi gemuk-pragmatis  akan kembali menjadi pilihan “logis” untuk mengamankan jalannya pemerintahan nantinya.

Pertanyaannya kemudian adalah siapakah yang paling berpeluang menduduki kursi RI 1 dan 2 selanjutnya? Sepertinya masih terlalu dini untuk “dibaca”. Wallahualam….