Dewasa ini kaderisasi partai politik seolah terus digugat secara serius. Terlebih sejak diterapkannya penggunaan suara terbanyak sebagai calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009 silam.

Kaderisasi semakin dianggap tidak populer dan efektif dikalangan para politisi. Selain membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit, seringkali kader-kader yang terbangun “mati sebelum berkembang”. Hal ini lebih dikarenakan kurang memiliki daya saing bila dibanding dengan kader instan dari kalangan selebritis serta pengusaha.

Dalam alam demokrasi suara terbanyak sebagaimana yang berlaku saat ini, popularitas dan kapasitas tak bisa dipungkiri lebih bisa mendominasi. Realitas ini berpotensi meminggirkan mereka yang mengandalkan kapabilitas dan integritas semata.

Sementara itu pelembagaan partai politik menjadi semakin ditinggalkan. Padahal pelembagaan sangat penting untuk menancapkan akar ataupun  fondasi dasar bagi sebuah partai politik, yakni dengan membangun basis sosial secara kukuh.

Pelembagaan partai politik secara baik sejatinya akan membawa dampak positif bagi partai politik tersebut. Diantaranya adalah agar suatu partai politik tidak “tersandera” oleh citra satu atau dua figur tertentu. Adanya satu atau dua figur sentral dalam sebuah partai politik dalam jangka waktu tertentu memang sangat membantu, namun dalam jangka panjang justru lebih sering merugikan.

Pasalnya demokrasi adalah kompetisi yang berlangsung terus menerus, sementara “pesona” seorang figur seringkali terbatas, tergerus oleh zaman yang senantiasa berubah. Karenanya bila tidak ditopang oleh basis sosial yang kukuh   dapat dukungan untuk sebuah partai politik dapat menyusut secara instan. Partai Demokrat, misalnya, adalah sebuah contoh yang berpotensi mengalami hal tersebut. Ketergantungan pada figur seorang SBY semakin tidak bisa diandalkan untuk menggaet pemilih mengingat sudah tidak lagi berkesempatan maju sebagai calon presiden.

Selain itu, pelembagaan partai politik juga dapat memangkas biaya politik yang harus digelontorkan selama masa kampanye. Hal ini seharusnya dapat menekan ongkos penggunaan politik transaksional antara politisi dan pemilih dalam memenangi pemilu. Sehingga kemudian dapat digantikan dengan kontrak politik untuk merealisasikan janji dan program kampanye secara rasional-terukur. Dengan berkurangnya ongkos politik ini juga dapat menekan angka potensi korupsi dikalangan politisi. Wallahualam….