Panggung politik Tanah Air jelang Pemilu 2014 kian ramai. Manuver saling serang -baik ke luar maupun ke dalam- mulai marak dilancarkan baik secara diam-diam maupun telanjang. Bahkan, Presiden SBY kembali curhat bahwa dirinya akan dikudeta (lagi).

Entah benar atau miring, toh curhatan presiden telah terlontar. Di tengah kesibukannya sebagai Majelis Tinggi Partai Demokrat ketimbang menjadi Presiden Rakyat, SBY justru melontarkan wacana kontroversial dan kontraproduktif. Seolah posisi negara dalam kondisi chaos yang teramat genting. Padahal sekalipun kelaparan, rakyat masih cukup bisa berpikir lebih waras.

Sekalipun di satu sisi masyarakat dipusingkan oleh harga kebutuhan pokok yang terus melangit. Harga bawang putih bahkan sempat menembus 100 ribu rupiah per-kilogram beberapa waktu lalu. Selanjutnya kemudian diikuti oleh kelangkaan lalu kenaikan harga cabai. Sebuah fenomena yang cukup ironi. Mengingat sejatinya negeri ini dulu dikenal sebagai negara agraris.

Sementara, di sisi yang lain pula pemerintah seolah terus membanggakan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang konon mampu bertahan di angka sekitar 5 hingga 6 persen kepada para investor luar. Statistik yang seharusnya bisa mengangkat derajat kesejahteraan mayoritas masyarakat. Namun seolah angka tersebut hanya bisa dirasakan oleh Jakarta semata. Masyarakat di daerah terus saja bergulat dengan kemelaratan.

Jelang Pemilu 2014 mendatang tentu eskalasi politik akan bertambah semakin sengit. dalam kondisi seperti ini pula, biasanya potensi korupsi cenderung akan meningkat. Kasus Century serta megaproyek hambalang mungkin saja kembali mengada. Pundi-pundi partai butuh biaya sebelum turun gelanggang tentunya. Proyek-proyek pembangunan strategis menjadi target para pemburu rente kekuasaan. Sayangnya, penegakan hukum masih belum banyak memihak khalayak. Otomatis hanya komisi anti rasuah (KPK) yang masih cukup diandalkan. Sekalipun sayup-sayup dipertanyakan independensinya paska bocornya sprindik atas nama Anas Urbaningrum beberapa waktu silam.

Dalam ruang politik kepartaian, hingga kini setidaknya telah ada 11 partai politik nasional yang dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2014 nanti. setelah PBB diterima setengah hati paska putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Bahkan kini PTTUN turut memenangkan gugatan PKPI yang artinya peserta pemilu masih akan mungkin terus bertambah.

Sekalipun bila dibanding beberapa pemilu sebelumnya jumlah partai politik ke depan cenderung menyempit. Polarisasi ideologi partai politik nantinya masih akan tidak banyak berubah. Kecenderungan sebagai partai catch all akan terus menguat ketimbang partai berbasis ideologi. Dapat dipastikan bahwa ke depan partai akan lebih mengandalkan popularitas serta kemampuan logistik semata. Politik terancam kekeringan ide. Sementara “kutu loncat” akan menjadi fenomena biasa. Sungguh progres politik yang mengarah pada penghancuran diri sendiri sebagai sebuah bangsa. Wallahualam….