Memori kolektif masyarakat tradisional Jawa Tengah masih cukup percaya bahwa nyupang merupakan jalan pintas untuk menggapai kemakmuran. Sementara bagi yang lebih kontemporer, menempatkan demokrasi pada posisi yang rupanya serupa meski tak persis sama.

Secara harfiah nyupang berarti nyuwun ing pangeran. Memohon kepada Yang Maha Kuasa. Bentuk ikhtiar yang perkembangannya lebih menjurus pada urusan berbau klenik. Menjalin “koalisi” dengan makhluk supranatural untuk memperoleh kekayaan tanpa harus banyak keluar keringat.

Sedangkan demokrasi yang tersusun dari kata demos (kekuasaan) dan kratos (rakyat) diyakini masyarakat modern sebagai tata nilai dan prosedur yang tak ada bandingnya dalam mewujudkan masyarakat yang dicitakan belakangan.

Karenanya, secara satire Emha Ainun Najib alias Cak Nun (1953-sekarang) lalu menyebutnya sebagai demokrasi laa roiba fiih. Dianggap tidak ada keraguan dan cacat sedikitpun terhadapnya. Sedikit banyak dianalogikan sebagai mitos. Singkat kata pasti topcer!

Sekalipun berbeda satu sama lain, sebagai produk budaya keduanya secara diam-diam maupun telanjang diyakini betul sebagai jalan bebas hambatan untuk merealisasikan angan kesejahteraan masyarakat dewasa ini. Walaupun seringkali mengorbankan orang lain bahkan kerabat dekat.

Kecenderungan ini seringkali diperparah oleh jargon ataupun janji politisi semasa kampanye. Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah yang akan digelar 26 Mei 2013 ini pun terancam bertebaran janji kesejahteraan. Ruang-ruang publik akan tetap didominasi oleh slogan dan angan politik.

Namun, terlepas dari “angin surga” yang mungkin ditawarkan kandidat dalam menarik simpati, masyarakat Jawa Tengah boleh berbangga hati melihat bahwa kandidat yang bertarung dalam pilgub tahun ini bukanlah figur kacangan. Tidak ada politisi karbitan atau malah selebritis yang sedang aji mumpung..

Bahkan dari ketiga pasang kandidat yang mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Tengah, keseluruhannya merupakan figur dengan jam terbang dan rekam jejak kepemimpinan mumpuni. Terlepas dari major dan minor masing-masing, baik cagub maupun cawagub telah  membuktikan kapasitasnya sebagai yang terbaik di lingkungannya.

Sebut saja, misalnya Bibit Waluyo yang sebagai petahana, Hadi Prabowo adalah Sekda Provinsi Jateng, sedangkan Ganjar Pranowo merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Demikian pula dengan cawagub masing-masing yang memiliki portofolio tak kalah matang. Dua orang bupati dan sisanya seorang rektor universitas.

Karenanya menjadi tidak cukup relevan untuk tidak turut berpartisipasi dalam menentukan nasib dan masa depan provinsi ini. Terlebih mengingat bahwa dana sekitar 621 miliar rupiah telah dialokasikan untuk menyukseskan suksesi kepemimpinan tersebut.

Beban anggaran yang tidak bisa disebut recehan untuk sekedar dilewatkan sebagai ritual pemenuhan kewajiban suksesi lima tahun sekali.

Politik Adiluhung

Sementara “hantu kemiskinan” di bumi Jawa Tengah bukanlah sebatas mitos. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2012 angka kemiskinan di Jawa Tengah mencapai sekitar 15,23 persen dari jumlah populasi penduduknya yang sebanyak 32 juta jiwa.

Artinya ada sekitar 4.873.600 jiwa penduduk Jawa Tengah masih terjerat kemiskinan dan berbagai problem turunannya. Sedikitnya 1.856.000 jiwa pengangguran butuhkan lapangan kerja baru.

Bahkan sebanyak 33 bayi per 1000 kelahiran selamat, tidak terselamatkan di tahun yang sama. Jauh berjarak dari target Millenium Development Goals (MDG’s 2015) yang mematok angka toleransi sebanyak 23 kasus.

Kemiskinan hanyalah satu dari sekian banyak permasalahan sosial di Jawa Tengah. Untuk mengatasinya pun dibutuhkan upaya sistemik, sistematik dan berkelanjutan untuk meminimalisirnya secara perlahan.

Di sanalah peran aktif dan kreatif pengambil kebijakan bakal diandalkan. Progresifitas seorang pemimpin dalam menelurkan berbagai gagasan mutakhir dalam memecah  berbagai permasalahan riil masyarakat. Mengurai kompleksnya problematika sosial dan segera mungkin memberi dosis penawar yang mujarab.

Momentum Pemilihan Gubernur 2013 ini memang perlu lebih diisi sebagai ajang pertarungan visi-misi dan solusi strategis kandidat untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Bukan sekedar memberi citra dan janji politik melalui spanduk serta reklame politik yang tersebar di mana-mana. Sosialisasi dan kampanye memang penting, tapi pendidikan politik pun seharusnya turut diprioritaskan.

Masyarakat pemilih Jawa Tengah yang dikenal sebagai masyarakat berbudaya tinggi sepantasnya memperoleh teladan dari laku politik yang oleh Amien Rais (1944-sekarang) disebut sebagai high politics dari calon pemimpinnya. Atau politik adiluhung. Proses politik yang mampu meningkatkan tingkat kemanusiaan bagi para manusianya.

Alangkah akan menjadi begitu indah sekiranya para kandidat dapat membawa diri sebagai pemimpin yang ing ngarsa sung tuladha. Bersama jajarannya menjadi ing madya mangun karsa. Dan merangkul masyarakatnya dengan tut wuri handayani. Sebagaimana yang diidealkan oleh guru bangsa, Ki Hajar Dewantara (1889-1959) dahulu.

Bukan sekedar berpolitik di “kelas dasar” yang menurut Harold D Lasswell (1902-1978),  mantan presiden American Political Science Association (APSA) sebagai who gets what, when and how. Politik demokrasi untuk menumpuk kekuasaan dan kesejahteraan diri sendiri dengan beragam cara, sekalipun mengorbankan  yang lainnya. Sama halnya dengan nyupang. Wallahualam…