Gonjang-ganjing bursa calon presiden kini kian menjejali ruang-ruang publik. Wajah-wajah lama maupun baru mulai tak lagi malu-malu mengutarakan hasrat untuk menjadi calon pengganti orang nomor satu di negeri ini. Namun, hanya satu yang paling banyak menarik minat khalayak. Tak lain dan tak bukan adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.

Berdasar hasil survei yang dirilis oleh Litbang Kompas bulan Agustus lalu misalnya, melejitkan nama Jokowi sebagai pemilik tingkat elektabilitas tertinggi meninggalkan nama-nama besar lainnya. Jajak pendapat yang melibatkan 1.400 responden ini menunjukkan bahwa potensi keterpilihan Jokowi jika pemilihan presiden diselenggarakan saat ini adalah sebesar 32,5%. Meninggalkan jauh Ketua Dewan Partai Gerindra, Prabowo Subianto di posisi ke dua (15,1%), dan Megawati (8,0%).

Sekalipun belum ada pernyataan resmi, majunya Jokowi sebagai calon presiden 2014 mendatang, baik pribadi maupun PDI-Perjuangan sebagai partai tempatnya dibesarkan, hal ini nampaknya diam-diam mulai membuat gerah banyak partai politik lain. Terutama partai besar sekaliber Partai Demokrat dan Partai Golkar. Bahkan akhir-akhir ini Partai Gerindra seolah kian merasa tak nyaman dengan terus meroketnya popularitas dan elektabilitas Jokowi. Hal ini tentu karena Jokowi menjadi satu-satunya yang paling berpeluang mengganjal jalan Prabowo menuju kursi kepresidenan.

Kini, sekalipun awalnya Jokowi hanyalah seorang figur alternatif, atau bahkan tak diperhitungkan sama sekali di kancah belantara perpolitikan nusantara, nama gubernur baru DKI ini seolah bisa dipastikan sebagai “calon jadi”. Jokowi benar-benar telah menguasai panggung Pilpres 2014 sejauh ini.

Dengan “nangkringnya” Jokowi di “puncak klasemen” sementara calon presiden republik ini, partai-partai politik mulai memutar otak untuk memasang strategi “jempolan” untuk mengimbangi dominasi pengaruh Jokowi. Dan tak sedikit pula yang bertanya-tanya seandainya Jokowi benar melaju di atas lantai bursa capres 2014 siapakah yang mampu menjadi kompetitor sepadan?

Menilik pada hasil survei yang belakangan gencar, terlepas dari netralitas dan objektifitasnya, Prabowo Subianto merupakan figur paling populer selanjutnya setelah Jokowi. Lalu di susul oleh Megawati, Dahlan Iskan, Mahfud MD dan Aburizal Bakrie. Pasangan Wiranto dan Harry Tanoe yang sudah jauh hari mendeklarasikan diri dari Partai Hanura bahkan masih jauh tertinggal elektabilitasnya. Selain itu, 10 nama (di luar Dahlan Iskan) peserta konvensi Partai Demokrat sekalipun belum banyak dikenal khalayak. Seandainya benar, bika Jokowi akhirnya didaulat sebagai capres dari PDI-Perjuangan akankah menang dengan mudah? Jawabannya tentu tak sesederhana perhitungan matematika sederhana.

Jokowi Vs The Invisible Hands

Perjalanan Jokowi menuju kursi RI-1 bagaimanapun tentu tidak akan semulus kulit para kontestan miss world di Bali itu. Berbagai manuver hitam mulai nampak intensif ditembakkan “musuh-musuh” politiknya belakangan. Mulai dari mempertanyakan komitmen Jokowi terhadap masyarakat DKI hingga proyek mobil “ESEMKA” nasional kini mandek. Dan pastinya serangan demi serangan bakal semakin gencar dilakukan jelang Pilpres 2014 mendatang.

Menengok track record kinerja Jokowi selama ini, potensi rival utama Jokowi sejatinya bukanlah figur atau tokoh politik tertentu. Tidak Prabowo, tidak pula Pramono Edhie. Namun lebih pada kelompok pro-pemodal asing (neo-liberal). Benarkah?

Sejak sebagai Walikota Solo awal Jokowi dikenal sebagai figur nyata dari pemimpin yang pro rakyat jelata (wong cilik). Prestasinya dalam menata dan memindahkan pedagang kaki lima sudah lama tersohor. Proyek mobil Esemka, hingga perseteruannya dengan mantan Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo terkait rencana pembangunan pasar modern di bangunan cagar budaya eks-pabrik Es Saripetojo Solo merupakan bukti keberpihakannya pada kepentingan masyarakat. Kebijakan serupa pun mulai nampak di Ibu Kota. Mulai dari penataan wilayah perkotaan, jaminan sosial terhadap masyarakat miskin, manaikkan besaran UMR hingga reformasi birokrasi yang dijalankannya merubah tatanan pemerintahan DKI menjadi lebih ramah terhadap wong cilik.

Singkat kata, perbaikan demi perbaikan dengan mengarusutamakan kepentingan publik selalu kental dalam setiap kebijakan pemerintahannya yang terkenal dengan metode blusukan. Perlahan kepercayaan dan optimisme masyarakat Jakarta pun semakin menguat.

Berlatar belakang sebagai “mantan” seorang pengusaha pada dasarnya Jokowi bukanlah sosok yang anti investasi. Bagaimanapun investasi adalah sarana meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan kerja baru. Namun demikian Jokowi merupakan pemimpin yang sangat selektif dalam membuka keran investasi. Kepentingan masyarakat bawah dijadikannya sebagai skala prioritas yang tak bisa ditawar.

Berbagai capaian kebijakan tersebut tentu bukan merupakan kabar gembira bagi para investor culas yang ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di tanah air. Konon kini di Provinsi DKI sudah banyak perusahaan yang telah berencana menghentikan proses produksi dan segera hengkang ke negaranya kembali. Lalu, bagaimana nanti seandainya Jokowi berkantor di Istana Negara?

Hal ini diam-diam pasti sudah mengusik ketenangan para investor dan antek-anteknya yang selama ini dan ke depan terus berencana “menghisap” kekayaan dari perut bumi pertiwi. Mereka inilah yang bakal menjadi lawan terberat Jokowi di 2014. Sekalipun tidak bertarung secara face to face di bursa Pilpres 2014, tapi “tangan-tangan tak kasat mata” mereka ini yang paling berpotensi menjegal Jokowi agar tak menjadi top leader di negeri ini. Wallahualam…