Belakangan wacana politik tanah air kembali menyorot praktek politik dinasti. Ini berawal dari dugaan keterlibatan Tubagus Chaery Whardana yang merupakan suami dari Airin Rahmi Diani, Walikota Tangerang Selatan dan juga Adik kandung Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten.

Jejaring kekuasaan politik Ratu Atut tak berhenti di situ, masih ada beberapa penguasa daerah lainnya dari orang nomor 1 Banten ini. diantaranya adalah kakak kandung Atut yakni Ratu Tatu Chasanah sebagai Wakil Bupati Serang, Tb Haerul Jaman, kakak tiri Atut yang adalah Walikota Serang, Wakil Bupati Pandeglang Heryani yang merupakan anak tiri Atut. Sementara itu, anak kandung Atut yakni Andika Haszrumy tercatat sebagai anggota DPD RI dan teradaftar dalam DCT Pileg 2014. Begitu pula dengan Hikmat Tomet yang merupakan suami dari Ratu Atut sendiri juga ikut mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.

Betapa mengguritanya jejaring kekuasaan yang terbentuk dari keluarga Atut ini? Perlu dicatat bahwa praktek seperti ini bukan milik atut semata, banyak penguasa lokal dan nasional yang juga melakoni hal serupa.

Dinasti politik bukanlah barang baru dalam dunia politik. Namun demikian, selalu menjadi isu seksi yang akan selalu direproduksi oleh lawan-lawan politik. Di Amerika misalnya, dinasti politik Kennedy, Bush, dan Clinton merupakan sedikit contoh gamblang. Di tingkat nasional sendiri, SBY dan Megawati juga dikenal memiliki dinasti politik yang kuat dan berpengaruh di tubuh partainya masing-masing. Bahkan tak tanggung-tanggung saat ini dalam tubuh P. Demokrat secara telanjang menunjukkan praktik ini. Diketuai oleh SBY, sang Bapak, yang dibantu oleh Ibas, Sang Anak sebagai Sekjen. Belakangan Pramono Edhi, Sang Ipar, turut serta dalam konvensi yang digelar di partai berlogo bintang tiga ini.

Sekalipun konon ada beberapa nilai positif dalam praktik sebuah politik dinasti, seperti memudahkan sinergi dan koordinasi dan lain sebagainya, ekses negatif justru lebih mencolok. Hal ini terang benderang bila merujuk pada pameo yang sudah lama didengungkan oleh Sir Lord Acton bahwa “power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely”. Jejaring kekuasaan yang menggurita akan memudahkan seorang penguasa untuk menyeleweengkannya demi mencapai kepentingan dan syahwat pribadi ataupun keluarganya. Ujung-ujungnya adalah praktek korupsi waalihi, washahbihi ajmain.

Dengan mengguritanya jejaring kuasa seorang penguasa otomatis akan melemahkan fungsi-fungsi pengawasan terhadapnya. Pembentukan kartel pun akan semakin mudah. Terlebih diuntungkan oleh maraknya sistem transaksional yang mendarah daging di negeri ini. Praktek wani piro? dan loe jual-gua beli adalah tanah gembur yang efektif untuk menanam benih praktik gelap semacam ini. Begitu pula dengan murahnya harga voter dan media yang menjadi pupuknya.

Pertanyaannya kini adalah bagaimana menyikapinya? Saat ini DPR sedang menggodok RUU khusus pemilukada yang akan dipisahkan dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Ada wacana untuk merekayasa pasal guna membatasi praktik dinasti politik yang selama ini tumbuh subur. Namun demikian, hal ini sedikit banyak akan memunculkan sisi kontra dan pro. Karena memilih dan dipilih secara demokratis adalah hak setiap warga negara di luar TNI dan Polri yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu hal ini tentu tidak efektif menyentuh terbentuknya dinasti di dalam tubuh partai politik.

Lalu bagaimana solusinya? Pendidikan politik adalah yang paling perlu dikedepankan. Kalau perlu dibuat aturan perundang-undangan yang mewajibkan partai politik untuk mengeluarkan semacam CSR-nya. Dengan catatan CSR tersebut dikhususkan untuk bidang pemberdayaan dan pendidikan politik yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak diluar partai dan diawasi oleh lembaga independen. Bukan seperti yang berlangsung selama ini, dimana partai politik seolah lempar tangan dan secara struktural membebankannya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dananya diambil dari APBN.

Bagaimanapun fungsi pendidikan politik secara apriori berada dipundak partai politik. Namun seringkali secara sistemik fungsi ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena memang partai politik banyak mengambil keuntungan dalam “ketidakmelekan” masyarakat terhadap politik. Bahkan seringkali partai politik justru membiarkan kondisi demikian berlarut selama masih menguntungkan kelompoknya. Dengan demikian partai politik dan politisinya tak perlu berlelah-lelah untuk mendulang suara. Cukup dengan “kucuran” rupiah semua bisa dipastikan beres. Akibatnya politik Indonesia dewasa ini terus didominasi oleh kelompok berduit, bukan kelompok intelektual-ideologis.

Masyarakat pemilih harus segera dicerdaskan. Agar tidak lagi memilih berdasar duit dan duit. Melainkan karena kesadaran untuk memilih pemimpin yang berkualitas, baik secara moral maupun intelektual. Wallahualam..