Reformasi dan demokratisasi di negara ini masih menyisakan banyak “pekerjaan rumah”. Terutama terkait dengan masih maraknya penyalahgunaan wewenang serta korupsi yang telah menyebar di semua lini. Sekalipun penegakan pemberantasan korupsi yang digawangi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terus bergulir, tapi seolah tidak berjalan efektif mengingat regenerasi koruptor terus saja terjadi.

Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK belakangan memang terlihat semakin menunjukkan prestasi signifikan. Tak hanya koruptor kelas teri yang sudah dipenjarakan, melainkan juga banyak menangkap tangan “pesakitan” dengan barang bukti milyaran. Toh, rupanya hal itu belum juga menghasilkan efek jera. Kebocoran keuangan negara masih terjadi di mana-mana. Baik yang dilakukan secara sistematis maupun yang bersifat individualis.

Wacana yang berkembang di lapangan sejauh ini selalu mengaitkan secara langsung antara tindak pidana korupsi dengan rendahnya moralitas serta integritas para pejabat publik kita. Hal ini kemudian ditarik kebelakang pada buruknya kualitas dan prioritas pendidikan yang dipandang tak mampu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas dan berkarakter baik. Bahkan selanjutnya ada pula yang mengusulkan untuk memperbanyak materi serta jam pembelajaran keagamaan untuk diajarkan di sekolah. Benarkah demikian?

Hipotesis demikian benar, sekalipun menurut penulis belum cukup menjawab permasalahan. Sebagai bukti bahwa tidak sedikit pejabat yang semula dikenal sebagai siswa/mahasiswa berprestasi dan berperilaku baik kemudian tertangkap tangan menerima suap. Tidak sedikit pula anak muda yang terbunuh idealismenya ketika berada di lingkar kekuasaan.

Hemat penulis, ada suatu proses yang perlu dikoreksi ulang untu menyelematkan negeri ini dari liatnya perilaku koruptif. Salah satu dan utamanya adalah proses penganggaran (budgeting). Dapat dikatakan bahwa proses penganggaran merupakan ruang krusial serta hulu dari korupsi di negeri ini. Proses alokasi dan distribusi anggaran yang cermat, bersih dan tepat sasaran, penulis jamin!, akan mampu menekan angka praktek korupsi secara signifikan. Hal ini, bahkan, akan 10.000 kali lebih efektif ketimbang aksi pemberantasan korupsi oleh KPK.

Realitanya, selama ini proses penganggaran masih berada di bawah rezim kekuasaan lembaga legislatif yang sarat dengan kepentingan politis. Tak bisa dipungkiri bahwa proses penganggaran sarat dengan deal serta lobi politik yang seringkali “kotor”. Permainan suap, penawaran fee serta transaksi kepentingan jamak mewarnai penyusunan anggaran negara sejauh ini. Sehingga hal ini seringkali menjadi pintu masuk maraknya korupsi di berbagai lini. Karena memang susunan anggaran kementrian dan lembaga -begitu pula pemerintah daerah- yang dihasilkan sejauh ini “sengaja” membuka lebar peluang untuk itu.

Hal tersebut di atas memang bukanlah hal baru. Bahkan sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Namun demikian masih saja seolah tidak ada kemauan untuk memperbaikinya. Padahal pemberantasan korupsi akan sekedar menjadi basa-basi sekiranya praktek kotor penganggaran masih tak dibenahi. Sekedar mengingatkan saja bahwa anggaran tahunan di KPK juga adalah produk dari proses penganggaran lembaga legislasi. Kasus “dibintangnya” anggaran pembangunan gedung KPK beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti permasalahannya.

Karenanya untuk mengatasi permasalahan penganggaran ini ada baiknya bila fungsi budgeting yang dimiliki lembaga wakil rakyat ini dikaji kembali. Hal ini berfungsi juga untuk mengurangi besarnya beban kewenangan yang diemban parlemen (legislative heavy) paska reformasi. Akan lebih efektif dan tepat kiranya fungsi penganggaran ini diserahkan pada para profesional atau teknokrat di bidangnya yang secara kelembagaan terpisah dari tiga lembaga utama (eksekutif, legislatif dan judikatif). Sehingga dapat lebih bekerja secara independen dan profesional. Jauh dari kepentingan dan permainan “tangan kotor” politisi. Wallahualam…