Layaknya kacang goreng yang laris manis, ekonomi syariah -yang direpresentasikan melalui perbankan syariah- makin menarik perhatian masyarakat Indonesia beberapa tahun belakangan. Tak hanya umat muslim, kalangan non muslim pun mulai melirik layanan jasa perbankan yang kian menjamur jumlahnya ini.

Sebagai primadona baru di bidang perbankan, bank syariah terus tumbuh bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ini nampak dengan semakin bertambahnya jumlah aset, peningkatan di sektor pembiayaan serta penambahan kantor pelayanan baru hingga tingkat daerah.

Pada akhir tahun 2012, Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa telah terdapat sebanyak 11 Bank Umum Syariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuknya sebagai Unit Usaha Syariah (USS) dan 156 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara keseluruhan bahkan terhitung ada 2.188 kantor bank yang beroperasi –meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 1.692 kantor- dan melayani total sebanyak 12,4 juta rekening.

Pada tahun yang sama bahkan perbankan ini mampu tumbuh sebesar 37 persen dengan raihan aset mencapai 174,09 triliun rupiah. Pada sektor pembiayaan tercatat sebanyak 135,58 triliun rupiah (40,06 persen) dan 134,45 triliun rupiah (32,06 persen) untuk dana yang berhasil dihimpun.

Sementara di tahun 2013, BI menargetkan pertumbuhan bank ini berada pada kisaran 36-58 persen. Dengan proyeksi aset mencapai 255 triliun rupiah untuk skenario pesimis, 269 triliun rupiah untuk skenario moderat dan 296 triliun rupiah untuk skenario optimis. Hal ini sedikit banyak membuktikan betapa tingginya potensi, manfaat dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan sistem perbankan ini.

Ada tujuh hal yang menurut Ustadz Syafii Antonio, seorang penceramah yang juga pakar ekonomi syariah, menjadi pembeda sekaligus kekuatan perbankan ini dibanding perbankan konvensional. Ketujuh hal tersebut diantaranya adalah visi-misi (kesejahteraan bersama), landasan filosofis (tauhid), struktur keorganisasian, legalitas (akad), produk yang ditawarkan (bagi hasil, jual-beli dan sewa menyewa), laporan keuangan yang sehat dan dapat dipercaya serta budaya korporasi yang mencerminkan nilai-nilai islam.

Melalui ketujuh nilai positif tersebut, nyatanya perbankan ini terbukti lebih mampu bertahan dalam terjangan krisis ekonomi globlal yang terjadi beberapa tahun terakhir. Sehingga kian meneguhkan diri sebagai solusi bagi rentannya perekonomian dunia berbasis kapitalisme yang dominan berlaku sekarang ini. Bahkan saat ini, Inggris sudah melangkah untuk berkembang menjadi pusat rujukan pembangunan ekonomi syariah di belahan Eropa.

Namun demikian, rupanya tak sedikit pula umat muslim yang masih gamang terhadap sistem perbankan ini, sekalipun ada yang telah beroperasi 20 lebih tahun di tanah air. Terutama mengenai seberapa jauh nilai, cita-cita dan tuntunan Islam telah terinternalisasi dalam sistem operasional perbankan ini sehari-hari. Ada kecurigaan hanya “kulit luarnya” saja yang berlabel syariah, sementara substansinya masih sama dengan bank konvensional.

Cita-Cita Sosial-Ekonomi Islam

Berbicara mengenai ekonomi berbasis syariah memang tidak bijak jika masyarakat hanya disuguhi dengan target dan pencapaian material semata tanpa menelisik lebih dalam pada cita-cita dan nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Islam itu sendiri. Karena bagaimanapun tujuan sosial-ekonomi yang diinginkan Islam pada dasarnya bukan semata untuk mengejar keuntungan saja, melainkan lebih pada pencapaian sistem ekonomi yang berkeadilan.

Sebagai agama paripurna dan rahmatan lil ‘alamain, Islam diyakini hadir bukan semata untuk membawa kebahagiaan bagi umat muslim, melainkan bagi segenap umat manusia beserta seluruh alam semesta. Hal ini sebangun dengan tugas dan fungsi penciptaan manusia yakni sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk mengelola dan memakmurkannya (QS 2: 30).

Oleh karena itu pula, Islam menuntun agar setiap aktifitas dan perilaku manusia –terutama umat muslim- selalu diupayakan guna membawa manfaat dan kesejahteraan bagi lingkungan sekitarnya sebagai bagian untuk mencari ridho Tuhan. Tak terkecuali aktifitas sosial-ekonomi kemasyarakatan yang juga didorong untuk dapat menebar faedah bagi kelangsungan dan kemakmuran makhluk hidup lainnya, bukan justru merugikan atau bahkan merusak. Dalam konteks ini pula, eksistensi ekonomi syariah dituntut untuk dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka pemberdayaan (empowerment) secara nyata.

Untuk mewujudkan hal tersebut, perbankan syariah melalui fungsi sosialnya, selain ada yang mengeluarkan zakat dari sisa bagi hasil tahunannya sebesar 2,5 persen, bertindak pula dalam mengumpulkan zakat, infak, sedekah, wakaf ataupun dana sosial lainnya dari masyarakat maupun perusahaan dan menyalurkannya melalui organisasi pengelola zakat atau wakaf secara professional. Hal ini bahkan telah diformulasikan secara legal-formal ke dalam sebuah payung hukum, yakni melalui UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diawasi secara ketat –saat ini fungsi pengawasan mulai dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK).

Laporan BI menunjukkan bahwa selama tahun 2012 ada 8 BUS dan 4 UUS yang telah melaporkan aktifitas sosialnya dengan menyalurkan total sebesar 42,2 milyar dana Corporate Social Responsibility (CSR), 52,7 milyar dana ZISW, 207,2 milyar dana linkage program BPRS dan 439,2 milyar dana linkage program BMT. Sayangnya, BI tidak memberikan keterangan lanjutan mengenai bank syariah mana saja yang telah menjalankan fungsi tersebut.

Padahal, informasi semacam ini berguna sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang mulai tergerak menempatkan dananya di bank syariah tetapi masih ragu memilih banknya -sekaligus sebagai reward bagi bank syariah yang sudah aktif melaporkannya. Karenanya ke depan perlu didorong lebih kuat lagi agar program seperti ini dapat semakin meningkat, baik volume maupun luasannya. Sehingga mampu mengakselerasi tercapainya pemerataan dan keadilan ekonomi, atau sebagaimana bahasa Al-Quran yang indah adalah agar harta kekayaan tidak hanya beredar dikalangan kelas menengah ke atas saja (QS 59: 7).

Selain itu, hal yang tak kalah penting dari keberadaan perbankan ini adalah untuk membebaskan umat muslim terutama di Indonesia dari jeratan praktek riba yang diharamkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah yang telah sangat gamblang bahwa “Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS 2: 275).

Prof. DR. M. Quraish Shihab, M.A (2013) menjelaskan bahwa riba yang dimaksud pada masa diturunkannya Al-Quran adalah kelebihan yang dipungut bersamaan dengan jumlah pinjaman yang disertai dengan unsur penindasan atau penganiayaan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah pinjaman semata. Karena sebagaimana beliau contohkan Nabi Muhammad Saw. sekalipun pernah mengembalikan pinjaman dengan disertai penambahan atau nilai lebih.

Namun, tak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian umat muslim yang berpandangan bahwa akad bagi hasil (mudhorobah) yang diterapkan oleh bank syariah sekalipun dinilai masih tergolong ke dalam riba, yang hukumnya tentu saja haram. Alasan utamanya adalah karena tidak diakomodirnya pembagian kerugian antara pemodal dengan yang diserahi modal seandainya usaha merugi. Bahkan seringkali tetap dikenai nilai tambah pula dalam pengembaliannya. Hal ini dianggap tidak berbeda dengan utang-piutang yang dilakukan oleh bank konvensional dalam mengeruk keuntungan.

Khilafiyah atau perbedaan pandangan semacam ini cukup lumrah dalam khasanah Islam. Hanya saja tak perlu terlalu diperuncing hingga menjadi polemik berkepanjangan yang sifatnya kontrapodukrif -selama masing-masing pihak memiliki hujjah dengan landasan yang kuat. Perbedaan justru sebaiknya dipandang sebagai hikmah yang akan memperkaya sekaligus memicu para pemikir Islam untuk terus menggali nilai-nilai kebaikan dalam Islam itu sendiri.

Bertolak pada definisi yang dirumuskan oleh pakar tafsir yang juga mantan Menteri Agama tersebut di atas, akad mudhorobah jelas tidak termasuk dalam kategori riba karena tidak memuat unsur pemaksaan maupun penindasan –tidak terdapat pihak yang lebih superior memanfaatkan atau mengeksploitasi ketidakberdayaan pihak inferior. Karenanya umat tidak perlu terlalu resah, ‘ijma ulama menyatakan akad seperti ini adalah halal.

Hal ini selaras dengan pesan Nabi Saw. bahwa “La dharar wa la dhirar”, yang maknanya sedikit banyak adalah tidak dibenarkan seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, baik mengambil manfaat dari perlakuan tersebut atau tidak. Sedangkan hakikat yang ingin digapai dalam ekonomi syariah diantaranya adalah kesetaraan dan keadilan. Wallahu ‘alam bi al showab.