2014 bakal menjadi tahun yang penuh gempita. Selain sebagai tahun demokrasi, tahun ini juga sakral bagi para penggemar bola melalui Piala Dunia 2014 di Brasil. Bukan untuk ramal-merawal, tetapi alangkah baiknya bila kita mau memandang sejenak berbagai potensi sosial satu tahun mendatang.

Konstelasi politik sudah pasti akan semakin mengerucut. Baik parpol ataupun melalui calon anggota legislatifnya (caleg), bakal semakin gencar  mensosialisasikan diri melalui berbagai macam “jurus dan manuver”. Legal maupun  non legal. Karena itupula, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal bertambah krusial.

Jamak diketahui bahwa kegarangan KPK dalam menjerat para pelaku korupsi cukup membawa angin segar bagi masyarakat. Tak tanggung-tanggung KPK bahkan semakin giat dalam meringkus koruptor di tingkat elit. Namun, di sisi lain hal ini rupanya kian memperpuruk citra partai politik. Sebagai wadah bagi para politisi dan pejabat publik non birokrat, partai politik merupakan institusi yang banyak mendapat sorotan terkait upaya pemberantasan korupsi.  Banyak kader-kader, senior maupun karbitan, menjadi target operasi KPK.

Sejauh ini, bisa jadi Partai Demokrat adalah yang paling “dirugikan” oleh keberadaan KPK. Mencuatnya kasus Wisma Atlet Hambalang dan Bank Century cukup merontokkan pamor dan elektabilitas partai berlambang bintang mercy ini. Bahkan Demokrat terancam mengalami fenomena from zero to hero, back to zero again. Bila ke dua kasus tersebut semakin melebar, dan kasus suap di SKK Migas menjerat nama-nama yang banyak di sebut dipersidangan. Selain Demokrat, Golkar menyusul di posisi kedua terutama melalui kasus “main mata” dinasti politik Ratu Atut dengan mantan Ketua MK, Akil Mokhtar, yang merupakan eks-politisi “partai pohon beringin” tersebut. Sementara PKS melalui kasus impor sapi berada di peringkat ke-tiga.

Bila di tahun 2014 ini “bola liar” KPK semakin gencar menerjang, bisa jadi semakin banyak korban berjatuhan. Eksesnya masyarakat berpotensi kian menjadi apatis karena distrust terhadap para aktor utama di panggung demokrasi ini. Namun bila yang terjadi adalah sebaliknya, KPK justru melempem dan “masuk angin”, hal ini tentu akan menguntungkan partai politik. Wallahualam….