Belum juga dihelat, Pemilu 2014 nampaknya bakal mendapatkan banyak tantangan. Selain karena keputusan MK terkait pemilu serentak yang baru diselenggarakan, baru-baru ini pemerintah mewacanakan pembayaran honor saksi dari partai politik (parpol) oleh negara. Gambalang saja kebijakan ini kemudian menuai berbagai protes secara otomatis.

Kedua polemik ini saja semakin meruwetkan riuh rendah konstelasi politik. ditambah maraknya politisasi bantuan bencana alam belakangan serta melebar dan tak kunjung jelas akhir cerita kasus korupsi hambalang, SKK Migas dan Bank Century semakin membuat gaduh jagad politik nasional.  Entah kapan centang-perenang dunia politik di negeri ini bakal terurai. Tiada yang tahu pasti.

Dua polemik yang disebutkan diawal nampaknya merupakan ancaman terbesar dalam penyelenggaraan pemilu. Pasalnya kedua hal tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi gugatan terhadap hasil pemilu yang konon, menurut beberapa ahli dan pengamat, terancam inkonstitusional. Jika tak segera ditemukan titik kesepakatan, Pemilu 2014 yang direncanakan bakal menghabiskan anggaran sekitar 17 triliun rupiah bakal meninggalkan banyak masalah. Salah satunya adalah delegitimasi hukum bagi siapapun yang menjadi pemenang pemilu tersebut.

Hal ini tentu bisa menjadi amunisi bagi mereka yang terancam kalah. Bahkan bila dicermati dengan seksama, saat ini pun nampak peserta pemilu (baca: parpol) yang dukungan publiknya minim atau pun terus melorot mulai berupaya mempersoalkan dan membesarkan sedikit demi sedikit polemik dalam ihwal penyelenggaraan pemilu. Seolah ada upaya sistematis untuk menggagalkan atau memundurkan penyelenggaraan pemilu, secara langsung maupun tidak.

Terkait dengan pendanaan saksi parpol misalnya, adalah sesuatu yang tidak wajar bila subsidi untuk masyarakat saja terus digerus sementara subsidi bagi parpol justru diada-adakan. Selain itu pun tanpa disertai pertanggungkawaban yang jelas. Bisa jadi kicauan Anas Urbaningrung beberapa waktu lalu adalah benar adanya. Bahwa dana saksi untuk parpol ini sengaja diadakan sebagai jebakan hukum. Tentu tak lain untuk mendelegitimasi pemilu dan hasilnya. Wallahualam…