Dinamika politik jelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 bergerak demikian cepat dan penuh warna. Namun agar tetap di jalur yang positif, dibutuhkan kesadaran dan tindakan kolektif untuk bersama menjaga kepentingan dan keutuhan bangsa dari segala kemungkinan yang dapat memecah belahnya.

Akses informasi yang semakin mudah dan murah menjadi faktor paling berpengaruh dalam mewarnai atmosfer politik bangsa kekinian. Melalui media massa dan social media, masyarakat bisa setiap saat mengikuti perkembangan atau melihat peristiwa politik yang sedang terjadi di setiap pelosok negeri seketika itu juga. Karenanya wajar bila siapapun kandidat yang berkompetisi, berlomba-lomba mendominasi kedua ruang strategis ini. Tak terkecuali dua kubu pasangan capres dan cawapres yang bersaing saat ini.

Sudah menjadi rahasia umum bila beberapa media massa, baik cetak maupun elektronik, kini memiliki keberpihakan terhadap masing-masing pilihan kandidat. Bahkan keberpihakan ini seringkali ditampilkan secara terang benderang. Akibatnya sebuah peristiwa politik seringkali muncul dalam “wajah” yang berbeda bahkan bertolak belakang tergantung di mana diwartakan. Kepentingan politik pemilik media ditengarai menjadi penentu corak pemberitaan (framing).

Laman media sosial pun mengidap hal yang tidak jauh berbeda. Facebook dan Twitter menjadi media sosial paling riuh memperbincangkan pasangan capres dan cawapres. Berbagai propaganda disebar baik oleh tim pemenangan ataupun para pendukung dan sukarelawan. Untuk menguasai percakapan di lini masa, bahkan tak tanggung-tanggung banyak buzzer direkrut dan ribuan akun palsu disebar secara terencana. Beragam isu didesain agar menjadi trending topic.

Tak jarang kemudian apa yang hangat diperbincangkan dalam media sosial –terutama yang menguntungkan- pun dikabarkan dalam pemberitaan media massa. Tujuan akhirnya tentu saja untuk mengarahkan opini publik, baik guna meningkatkan popularitas kandidatnya di satu sisi atau menekan laju elektabilitas rival politik di sisi lain.

Politik Porno

Layaknya dua sisi mata uang, keterjangkauan pertukaran informasi yang dinikmati saat ini juga membawa dampak negatif yang boleh dikata cukup meresahkan. Hal ini dirasakan dengan menjamurnya praktik politik porno yang seakan kian tak terbendung akhir-akhir ini.

Dalam Violence et Politique (1978), Yves Michaud menyebut politik porno sebagai praktik penggunaan kekerasan (fisik maupun simbolis) untuk tujuan politik tertentu. Kata porno sendiri berasal dari bahasa Yunani, porneia, artinya “sesuatu yang tidak senonoh atau vulgar”. Karakteristik politik porno ini nampak pada penggunaan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan politik. Tak peduli bilapun harus melanggar norma dan etika, bahkan apabila tak segan merenggut korban sekalipun.

Menengok posisi strategisnya, media sosial dan media massa partisan kerap digunakan sebagai sarana untuk melancarkan serangan politik porno oleh dan untuk pihak-pihak tertentu. Penyebaran fitnah, propaganda, provokasi, demagogi dan penyematan label negatif tertentu kepada lawan politik merupakan bentuk serangan yang paling sering dilakukan untuk menumbuhkan kebencian.

Ruang-ruang publik kini bahkan sudah penuh sesak oleh praktik kekerasan simbolis –kepada kedua kandidat- yang dilakukan secara terencana dan masif. Hal ini sengaja dilakukan untuk menutupi realitas yang sebenarnya terjadi dan menjadikannya sumir. Sasarannya tidak hanya untuk membingungkan orang awam, melainkan juga mengelabui kaum intelektual. Sentimen politik pun dibangkitkan dan dengan sendirinya fanatisme publik akan menyeruak ke permukaan.

Jika dibiarkan semakin liar, kekerasan simbolis seperti ini akan berpotensi pecah menjadi kekerasan fisik yang tentu saja tidak diharapkan. Kasus bentrokan antar pendukung capres di Bantul beberapa waktu lalu semoga adalah untuk kali terakhir dan tidak merembet ke daerah lain. Aksi-aksi seperti ini harus disadari lebih banyak membawa dampak buruk dan tidak ada manfaatnya sedikitpun.

Perlu dicermati pula bahwa dalam beberapa kasus kekerasan simbolis justru bisa jadi tidak dilancarkan oleh rival politik. Melainkan dihembuskan dari dalam kubu sendiri secara diam-diam. Dengan maksud agar terkesan sebagai pihak yang “terdholimi” guna mengundang simpati masyarakat pemilih lebih luas. Cara seperti ini terbukti cukup ampuh dalam pemilu sebelumnya. Atau bisa juga dilakukan oleh pihak-pihak lain –di luar kedua kubu- yang ingin mencari keuntungan dengan memecah belah bangsa.

Masyarakat pemilih perlu lebih selektif dalam menyaring dan menyebarkan informasi serta isu yang berkembang kemudian. Menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi palsu sekalipun menguntungkan merupakan tindakan yang lebih luhur dan sportif ketimbang memperkeruh keadaan. Memasarkan capres yang didukung akan lebih elegan bila memperlihatkan capaian prestasi dan kelebihan personalnya tanpa harus menjelekkan capres lain dengan dasar informasi yang digali dari sumber-sumber yang tidak valid.

Sepelik apapun, nalar dan daya kritis harus senantiasa terjaga untuk kelebihan dan kekurangan masing-masing calon. Fanatisme bukanlah “pisau” yang tepat untuk digunakan dalam menilai, mengukur dan menimbang secara objektif “bibit, bebet dan bobot” kandidat ataupun parpol pengusung dibelakangnya.

Karena bagaimanapun kelak tidak lagi penting berbicara “ini capresku, ini capresmu”. Adalah sebuah keniscayaan bahwa di akhir cerita salah satu dari keduanya bakal menjadi presiden kita semua -seluruh masyarakat Indonesia. Wallahu’alam……..