Menarik melihat dinamika politik paska-terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden menurut perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Selain gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terus begulir, kisruh internal di berbagai parpol -terutama internal P. Golkar yang paling kencang bergejolak- serta munculnya portal polling “pemilihan menteri” yang akan mengisi jajaran kabinet Jokowi-JK.

Terlepas dari urgensi dan keseksian isu politik yang berkembang, tulisan kali ini akan lebih “menguliti” sekilas tentang dinamika terakhir yang telah disebutkan di muka. Bukan karena kasus ini lebih menarik secara politis, sekalipun memang demikian adanya, melainkan karena ihwal ini memiliki pengaruh yang lebih terkait hajat hidup orang banyak nantinya.

Kursi menteri pada hakikatnya merupakan jabatan politik yang secara langsung bertanggung jawab terhadap presiden. Menteri sebagai pembantu presiden ditunjuk langsung oleh presiden tanpa intervensi siapapun sebagai pengejawantahan hak prerogratifnya. Pun demikian dalam realitanya, pertimbangan dan kalkulasi politik seringkali menyandera presiden terpilih dalam mengisi jabatan menteri-menterinya.

Kini menjadi menarik manakala Jokowi-JK, yang konon mengusung koalisi tanpa syarat, memenangi kontestasi pemilihan presiden dan dengan segera membentuk tim yang bertugas menyusun jajaran kabinet pembantunya -di tengah proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang menguras energi dan waktu cukup besar di MK. Jokowi-JK bersama timnya mengundang partisipasi masyarakat dalam menjaring calon menterinya. Ini merupakan kali pertama masyarakat luas “dilibatkan” dalam menyusun kabinet oleh presiden terpilih sejak republik ini didirikan.

Politik Panggung

Jokowi memang selalu punya cara untuk menarik perhatian. Melalui ide-ide segar dan kreatifnya, Jokowi -harus diakui- selalu terdepan dalam menciptakan narasi politik kekinian yang mampu menghimpun imajinasi kolektif masyarakat dalam sebuah barisan koreografis sehingga mudah dalam mempengaruhi perspektif dan menarik simpati publik.

Munculnya polling calon menteri ini tentu sedikit bodoh jika dibaca semata-mata sebagai variabel bagi Jokowi untuk menunjuk menteri definitifnya. Sangat tidak masuk akal jika Jokowi yang saat mengisi jajaran struktural birokrasinya saja, selama kepemimpinannya di ibu kota, menggunakan sistem lelang jabatan akan menurunkan kriterianya hanya sebatas popularitas untuk mengisi jajaran kabinetnya.

Terlebih, jauh hari Jokowi telah berkomitmen akan menyusun kabinetnya secara profesional -sekalipun kini artinya diperluas bahwa bukan berarti akan sepenuhnya diisi oleh para teknokrat dan bebas sama sekali dari kader partai politik pengusung dengan alasan bahwa kader partai pun banyak yang profesional. Artinya akan menunjuk orang dengan kesesuaian bidang teknis-serta ideologi-nya dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan pula.

Karena itu akan lebih tepat bila munculnya polling calon kabinet itu merupakan strategi komunikasi politik Jokowi untuk kembali menghadirkan panggung guna membangun narasi politik bersama -untuk merangkul masyarakat banyak yang sempat tercerai berai selama proses pilpres berlangsung. Hal ini secara perlahan akan berguna untuk menguatkan legitimasinya sebagai presiden terpilih dalam menghimpun kepercayaan bahkan kepatuhan publik sekalipun.

Sehingga seandainya kelak Jokowi tak mampu menghindari besarnya tekanan politik partai koalisi dan akhirnya “berkhianat” dengan memasukkan kader atau bahkan ketua partai koalisi pengusungnya sebagai menteri dirinya telah memiliki dalih yang -dengan terpaksa- bisa diterima publik tanpa menimbulkan kegaduhan dan resistensi berlebihan. Saat ini saja, misalnya,  mulai muncul riak-riak tekanan dari salah satu partai pengusung untuk “memaklumi” berkiprahnya ketua partai dalam jajaran kabinet sebagai bentuk memperjuangan ideologi serta dalam menjalankan fungsi rekrutmen pejabat politik dari sebuah partai. Secara politis memang hal ini sangat wajar, namun secara etis akan bertolak belakang dengan janji dan komitmen Jokowi-JK selama masa kampanye lalu. Dilematika ini akan menjadi batu ujian pertama bagi integritas dan kredibilitas pasangan Jokowi-Jk dalam mengarungi bahtera pemerintahan. 

Bagaimanpun strategi komunikasi politik seperti ini memang sangat identik dengan karakter Jokowi sendiri. Sebagai politisi yang dikenal dekat dan “dicintai” media massa, Jokowi tahu benar bagaimana “membuat berita” melalui panggung politik. Sudah menjadi rahasia umum bila selama aktif bertugas sebagai Gubernur DKI setiap hari Jokowi selalu “dikuntit” -atau mengajak?- awak media. Strategi blusukan Jokowi menjadi tren baru yang bahkan tersohor hingga belahan dunia lain (mancanegara).

Strategi komunikasi demikian ini juga pernah digunakan Jokowi saat memperkenalkan mobil Esemka sebelum maju sebagai calon gubernur DKI beberapa waktu silam. Dimana saat itu berita ini menjadi hits yang terus menerus diputar oleh berbagai media massa lokal maupun nasional. Namun sayang, nasib mobil Esemka itu sendiri kini tak semujur nasib Jokowi. Apa boleh dikata, panggung pasti akan digulung saat pagelaran selesai dan penonton telah dipuaskan. Wallahu’alam….