Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan capres-cawapres no urut 1 (Prabowo-Hatta), kini perhatian publik akan segera mengarah pada kerangka kabinet yang akan disusun oleh sang presiden terpilih.

Jika konsisten dengan janji kampanyenya, Jokowi -sebagai preiden terpilih dan pemilik hak prerogratif- akan menunjuk orang-orang profesional yang tidak meangkap jabatan struktural dalam sebuah partai politik. Hal ini akan mengubur dalam-dalam tradisi politik “dagang sapi” yang selama ini menjadi primadona strategi politik penguasa sebelumnya  sebagai imbalan dan strategi win-win solution dengan mitra koalisi.

Namun, bukan merupakan langkah yang akan mudah bila presiden terpilih sungguh akan menerapkan langkah mau tersebut. Pasalnya, berdasar pengalaman kepemimpinan SBY-JK di awal periode langkah seperti ini bakal menemui hambatan serius bagi jalannya roda pemerintahan kala itu. Kinerja pemerintah lebih banyak tersandera oleh manuver para politisi di parlemen. Kini, bahkan belum juga menduduki kursi kepresidenan, langkah Jokowi menuju RI-1 terus memperoleh hadangan dari partai-partai non koalisi. Setelah MK menolak, konon persengketaan pilpres akan dilanjutkan ke arena pansus. Semoga saja tidak sampai harus demikian.

Tapi rupanya tak juga cukup sampai di situ, dari dalam kubu koalisi yang dibangun dengan fondasi “tanpa syarat” ini pun kini mulai sedikit timbul gonjang-ganjing. Terutama berkaitan dengan hajat PKB untuk menjadikan ketua umumnya tetap duduk di jajaran kursi kabinet. Sekalipun belum menyeruak ke permukaan, bisa jadi anggota koalisi lainnya pun melakukan manuver serupa “di bawah meja”.

Bukan tanpa alasan, bagaimanapun sebuah partai politik memiliki ideologi dan visi organisasi yang hanya akan efektif berjalan bila didukung oleh lembaga kekuasaan. Dan memang untuk “tugas suci” itulah sebuah partai politik didirikan. Begitu pula tentunya PDI-P -sebagai partai utama pengusung Jokowi- juga memiliki kepentingan demikian. Problematika seperti inilah yang justru akan menjadi batu ujian pertama bagi kepemimpinan Jokowi-JK, bukan terkait postur APBN dan susbsidi BBM sebagaimana yang coba diwacanakan belakangan.

Ketegasan Jokowi untuk tetap berpegang pada komitmen awal menjadi sebuah tuntutan dewasa ini. Jokowi harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa dirinya memang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, baik kubu mitra koalisi maupun “ibu ideologinya” sendiri (baca: Megawati Soekarnoputri). Jika gagal memenuhi ekspektasi awal ini, bukan tidak mungkin gelar “presiden boneka” akan tebal melekat hingga periode kepemimpinannya purna.

Karena bagaimanapun kualitas pengetahuan politik masyarakat kini semakin meningkat. Dengan berkembang derasnya arus informasi, publik memiliki kesadaran dan ingatan kolektif yang lebih baik terhadap proses dan peristiwa politik yang telah maupun sedang terjadi.

Janji-janji politik yang secara serampangan dilanggar akan tercatat dalam sejarah dan memori kolektif khalayak sebagai sebuah cacat kepribadian, yang saat ini populer dikenal sebagai pencitraan. Dan bukan merupakan hal rumit bagi masyarakat awam sekalipun untuk mengetahui hal-ihwal semacam ini dalam situasi kekinian.

Jokowi perlu berhitung secara matang siapa yang akan mengisi kursi menteri di dalam kabinetnya ke depan. Prinsip perimbangan kewilayahan dan latar belakang ideologi tetap penting untuk dijadikan pertimbangan, selain aspek kemampuan teknis tentunya. Kematangan dan ketegasan dalam berpolitik boleh jadi merupakan kunci guna membuka potensi kebekuan semacam ini. Bagaimanapun kursi menteri merupakan jabatan politis yang beresiko membawa dampak politik pula nantinya. Wallahu’alam…..