Belakangan publik kembali risau dikarenakan niat mayoritas partai politik di parlemen yang secara “sepihak” ingin memutar haluan pemilihan kepala daerah menjadi seperti di era rezim orde baru.

Ueforia demokrasi langsung yang berangsur telah mendewasakan cara pandang politik masyarakat kini kembali terancam terpasung oleh “kepentingan strategis” beberapa elit partai politik yang bersiasat akan mengembalikan pemilihan ke institusi DPRD.

Bila dilihat kebelakang selama pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan sejauh ini, tak bisa dipungkiri masih jauh dari konsep ideal. Pilkada langsung sebagai arena penyelenggaraan kedaulatan rakyat -yang memakan biaya milyaran rupiah- seringkali dicederai oleh praktek jual-beli suara maupun juga korupsi politik yang menjadi turunannya. Tak jarang besarnya ongkos politik yang dikeluarkan menjadi pemicu konflik politik paska pemenang pilkada diketahui.

Mahalnya ongkos politik selama masa pencalonan pun menjadi dalih maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi. Setidaknya hingga bulan mei 2014, data Kementrian Dalam Negeri mencatat sebanyak 325 kepala daerah di Indonesia tersangkut kasus korupsi. Jumlah yang pastinya bertambah jika diakumulasikan dengan jumlah kepala daerah yang korupsi tapi “bejo” karena belum terseret jeruji hukum.

Selain itu, mahalnya biaya penyelenggaraan pilkada juga sering tidak memperoleh partisipasi sepadan dari masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Rata-rata penggunaan hak pilih dalam sebuah pilkada sejauh ini tidak sampai menyentuh angka 70 persen. Bahkan tak jarang jumlah pemilih di beberapa pilkada terhitung masih di bawah 50 persen sekalipun telah menelan dana puluhan milyar rupiah. Tentu hal ini menjadi salah satu keprihatinan tersendiri terhadap realitas penyelenggaraan pilkada secara langsung.

Namun tak juga bisa dinafikan bahwa belakangan pilkada langsung menghasilkan figur-figur pemimpin visioner dan berdedikasi. Sebut saja misalnya Walikota Surabaya Tri Risma Harini, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Walikota Pekalongan Basyir Ahmad, Walikota Bogor Bima Arya bahkan presiden terpilih hasil pemilu 2014 pun adalah produk keberhasilan pilkada secara langsung.

Fakta yang diungkap terakhir ini seharusnya bisa menjadi cahaya penerang bahwa sekalipun masih terdapat banyak kekurangan, pilkada secara langsung perlahan sudah berjalan di jalur yang benar. Selanjutnya tinggal bagaimana fungsi penegakan hukum menjadi panglima dan pengawal bagi berlangsungnya proses pematangan demokrasi agar tetap berada di di jalur yang tepat tersebut.

Bagian Nilai-Nilai Sosial

Pelaksanaan pilkada secara langsung pada dasarnya tidak hanya mengubah pandangan politik masyarakat semata. Diyakini atau tidak pilkada secara langsung -sekalipun merupakan pengalaman baru bagi masyarakat- telah banyak mempengaruhi segala aspek kehidupan sosial masyarakat. Bahkan kini seolah telah menjadi bagian integral dari perilaku keseharian dan diterima sebagai nilai-nilai sosial baru dalam masyarakat.

Pilkada secara langsung bagaimanapun telah menjadi bagian dari kesadaran manusia Indonesia yang terikat bersama dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat. Kesadaran yang turut menggerakkan roda mobilitas sosial masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Terlebih dengan jumlah kelas menengah terdidik yang semakin meningkat, mencabut pelaksanaan pilkada secara langsung sama halnya dengan memasung kembali imaji kebebasan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini secara tidak langsung menimbulkan kecurigaan terhadap kebangkitan kembali represifitas kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Pengalaman pahit selama 30 tahun kekuasaan rezim orde baru masih kental meninggalkan luka traumatik yang mendalam. Bagaimanapun politik adalah pengalaman dan inilah yang nampaknya sedang mengemuka dewasa ini.

Gelombang protes massa dipastikan akan terus bergulir menentang pembahasan RUU pilkada yang “dipatsikan” akan mengembalikan kuasa DPRD terhadap pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini akan kian memuncak bila RUU kontroversial ini benar-benar disahkan dalam kondisinya yang jauh dari konsep ideal kekinian.

Bukan kekacauan fisik yang menjadi pusat keprihatinan tulisan ini, melainkan pada semakin merosotnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif dan terutama partai politik yang berkecimpung di dalamnya.

Padahal sebagaimana diyakini banyak intelektual, bahwa rumah legislatif merupakan satu dari tiga pilar utama yang menopang kokohnya bangunan demokrasi suatu bangsa. Sedangkan kepercayaan masyarakat terhadapnya adalah material dasar yang mampu menjaga berdirinya pilar tersebut di atas.

Jika kedua hal ini berada pada kutub yang berlainan arah, bangunan demokrasi suatu bangsa sesungguhnya sedang berada dalam kondisi memprihatinkan dan seolah sedang menunggu keruntuhannya. Hal yang tentu tidak siapapun menginginkannya. Wallahua’lam….