“Perjuangan politik” kata Milan Kundera “adalah perjuangan menolak lupa.”

Akhirnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dicerabut sedemikian rupa oleh rezim berkuasa pada Senin malam (17/11/2014). Bensin yang semula berbiaya 6.500 rupiah per liter segera meroket menjadi 8.500 rupiah. Sementara solar kini seharga 7.500 rupiah per liter, naik 2000 rupiah sebagaimana bahan bakar fosil yang disebutkan pertama tadi. Padahal, harga minyak di pasar internasional sendiri sedang merosot tajam saat ini.

Penguasa berdalih bahwa subsidi BBM sangat membebani anggaran negara selama ini. Bila dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, rupiah yang “dibakar” untuk menanggung subsidi BBM selama lima tahun belakangan, disebut-sebut dapat digunakan untuk membangun 1400 bendungan. Secara matematis, pernyataan tersebut bisa jadi tidak keliru, hanya saja statement ini menjadi menggelikan bila ditarik ke belakang bahwa selama satu dasawarsa terakhir ini partai penguasa dan Sang Penguasa sendiri konsisten selalu menolak kenaikan harga BBM, bahkan saat harga BBM internasional naik sekalipun.

Kenyataan ini menjadi pukulan yang sangat mengejutkan bagi banyak kalangan, terutama bagi kelas menengah ke bawah yang hidup dan kehidupannya bahkan sudah keteteran untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan di hari ini saja. Karena bagaimanapun, kenaikan harga BBM tidak saja akan menambah pengeluaran bagi pemilik kendaraan pribadi, tetapi juga pada mereka yang bahkan tidak keluar rumah seharian.

Ibarat katrol, harga BBM sangat berpengaruh terhadap kestabilan harga barang lainnya. Kenaikan harga BBM, suka atau tidak suka, akan selalu diikuti oleh kenaikan harga barang-barang konsumsi lainnya, terutama sembako yang menjadi kebutuhan primer masyarakat. Sementara tidak ada jaminan bahwa meningkatnya biaya hidup ini akan diikuti oleh meningkatnya pendapatan masyarakat dalam waktu dekat. Wajar bila masyarakat “menjerit” atas kebijakan yang dinilai kurang bijak untuk kondisi saat ini.

Pagi Kedelai, Sore Tempe

Politik memang selalu dinamis. Perubahan konstelasi dan kepentingan jangka pendek menjadikan pergerakan kekuasaan selalu fluktuatif dan cair. Namun, di sisi lain, tetap saja konsistensi antara perilaku (kebijakan) dan perkataan (janji) seorang penguasa akan selalu aktual dalam ingatan kolektif khalayak luas.

Masih kental dalam ingatan publik bahwa selama masa kampanye lalu, sang presiden terpilih selalu berdalih bahwa koalisi yang dibangunnya adalah tanpa syarat (tanpa motivasi berbagi kekuasaan), bahwa perampingan kabinet adalah keharusan, bahwa penyusunan kabinet berbasis kompetensi dan profesionalitas, bahwa trisakti akan menjadi dasar pembangunan, bahwa penguatan penegakan supremasi hukum menjadi prioritas dan bahwa masih banyak “angin sorga” lain yang dijanjikan sekarang ditunggu masyarakat untuk direalisasikan.

Sebagai sosok yang bahkan dipuja majalah Time sebagai “A new hope”, Presiden Jokowi memanggul beban kepercayaan dan harapan yang sangat tinggi dari masyarakat (baik yang memilih ataupun yang tidak memilihnya). Namun, belakangan harapan yang baru itu nampaknya mulai pudar seiring kebijakan-kebijakannya yang nilai mengecewakan banyak pihak. Hanya dalam satu bulan kepemimpinannya, kepercayaan masyarakat terhadap presiden bahkan mulai terjun bebas diangka 44,94 persen, menurut survey Lingkaran survei Indonesia.

Setidaknya, ada beberapa kebijakan presiden yang bertolak belakang dengan ekspektasi publik berkaitan dengan janji kampanyenya. Pertama, batalnya perampingan kabinet. Sebagaimana diketahui bahwa akhirnya kabinet tetap memaksimalkan 34 kursi sebagaimana kabinet sebelumnya sekalipun berbeda nama dan nomenklatur di beberapa posisi.

Kedua, pengisian kursi kabinet yang tidak cukup memenuhi harapan publik. Sekalipun telah melibatkan banyak unsur dalam penyusunan kabinet (mulai dari poling warga negara, KPK dan PPATK), nama-nama menteri pengisi jajaran kabinet banyak diragukan oleh masyarakat terutama pengamat. Kuat kecurigaan terkait munculnya nama-nama titipan elite politik yang sulit ditolak dan mempengaruhi independensi serta hak prerogratif presiden. Padahal jauh-jauh hari janji “tanpa syarat” dan kabinet profesional selalu digaungkan.

Ketiga, kecurigaan bahwa konsep trisakti yang hanyalah lip service. Kehadiran dan keikutsertaan Presiden Jokowi di dua forum internasional beberapa waktu lalu menjadi sorotan khalayak luas. Selain penggunaan bahasa inggris berlogat jawa medok, perhatian juga mengarah pada pesan yang disampaikan Presiden di forum APEC di Beijing dan G20 Summit di Brisbane. Di kedua forum tersebut Presiden selalu menekankan bahwa Indonesia siap membuka pintu secara lebar -dan akan menyiapkan karpet merah- untuk masuknya investor asing ketimbang memperjuangkan produk dalam negeri untuk masuk dan bersaing ke pasar asing. Hal ini dipandang berkebalikan dengan janji penerapan trisakti yang mengedepankan kemandirian ekonomi bangsa.

Bahkan sekembalinya dari kedua forum tersebut Jokowi langsung mengumumkan pencabutan subsidi BBM sebagaimana disinggung di muka. Bukan rahasia lagi, sekalipun saat ini lebih banyak ditutup-tutupi, bahwa penghapusan subsidi adalah salah satu syarat yang seringkali diminta untuk dapat mendatangkan investor.Selain tentunya adalah penghapusan proteksi perdagangan dalam negeri, infrastruktur yang memadai, pemerintahan dan birokrasi yang bersih dan tidak berbelit, penyediaan tenaga kerja murah, privatisasi BUMN, insentif perpajakan dan akomodasi membanjirnya tenaga kerja ekpatriat. Sebagaimana yang selalu diperjuangkan oleh kaum neoliberal. Membuka diri untuk investasi asing memang bukan sesuatu yang mutlak keliru. Hanya saja kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas yang dikedepankan, alih-alih menegakkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa. Sebagai bangsa yang besar, negara ini harus bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara manapun di dunia. Terlebih harus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan malah menjadi pelayan yang bekerja untuk kesejahteraan orang asing.

Keempat, penunjukan jaksa agung baru yang berlatar belakang politisi. Penunjukan politisi Partai Nasdem, H. M Prasetyo sebagai jaksa agung sangat mengejutkan sekaligus mengecewakan banyak pihak. Dengan latar belakang sebagai politisi, dikhawatirkan jaksa agung baru tidak bisa bekerja secara maksimal dan independen karena terjerat kepentingan politik. Sehingga penegakan hukum akan kembali rawan dipolitisasi. Bahkan ketua KPK, Abraham Samad yang dikenal dekat dengan Presiden Jokowi pun, turut mengeluarkan komentar bernada kekecewaan. Hal ini semakin meningkatkan kecurigaan adanya transaksi kekuasaan diantara partai-partai pendukung pemerintah. Bahwa terdapat tekanan politik kepada Presiden Jokowi dalam menentukan pejabat-pejabat yang memiliki posisi strategis dalam negara.

Baru sebulan saja roda pemerintahan ini berputar, tetapi nampaknya sudah banyak inkonsistensi yang sengaja dilakukan rezim berkuasa. Padahal, merujuk syair WS Rendra bahwa “perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”, menjadi sangat ironis bila rupanya “petugas partai” yang lahir dari rahim partai yang dalam namanya melekat kata perjuangan justru tidak lurus antara perkataan dengan kebijakannya.

Last but not least, mengingat bahwa masalah (problem) adalah ketika harapan (hope) tidak sesuai dengan kenyataan (reality). Tidak sepantasnyalah apa yang sudah menjadi harapan baru (a new hope), justru berpotensi menjadi masalah baru (a new problem) bagi masyarakat. Bila rezim penguasa saat ini memang sengaja menolak untuk ingat (janji-janji politiknya), maka rakyat harus berjuang sendiri untuk menolak lupa. Wallahu’alam….