Calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi tersangkut masalah hukum. Hal ini tentu bukan saja mengagetkan -sekaligus menampar muka- Presiden seorang, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.

Masih terang dalam ingatan kolektif kita bahwa selama masa kampanye pencalonan presiden, Ir. Joko Widodo selalu nampak bersemangat dalam menyampaikan janji politiknya untuk memilih pejabat bersih -terutama dalam bidang hukum. Setelah cukup mengecewakan publik dalam memilih Menteri Hukum dan HAM serta jaksa agung -yang berlatar PDI Perjuangan dan Partai Nasdem- petaka muncul saat KPK beberapa waktu lalu merilis status sebagai tersangka atas nama Komjen Budi Gunawan yang merupakan calon satu-satunya Kapolri dari pemerintah.

Kecemasan publik memang telah menyeruak sejak munculnya nama Budi Gunawan yang ditengarai terlibat sebagai pemilik rekening gendut di jajaran kepolisian yang pemberitaannya timbul dan kemudian tenggelam dalam sekejap beberapa waktu silam. Namun agaknya kedekatan jenderal bintang tiga dengan ketua partai berlambang banteng gemuk tersebut membuat presiden “kehilangan alternatif lain”.

Pengusulan nama Budi Gunawan sendiri memang tidak biasa. Jika sebelumnya Presiden merangkul KPK dan PPATK dalam merekrut calon menteri, pemilihan calon Kapolri justru terkesan sunyi. Padahal publik sempat dibuat sumringah dengan adanya tradisi baru dalam memilih pejabat politik dengan terlibatnya KPK dan PPATK dalam mengurai rekam jejak orang-perorang. Selipun, toh, dalam proses seleksi kabinet masih menyisakan pekerjaan rumah bagi KPK untuk menuntaskan janjinya akan menciduk calon-calon menteri yang ditandai stabilo warna merah dan kuning.

Kini bola panas telah bergulir. Dengan melihat track record penanganan kasus di KPK sulit rasanya untuk menilai ini sebatas peristiwa politik. Sekalipun tidak bisa dipisahkan sama sekali, tetapi citra KPK sebagai lembaga yang “tak pernah keliru” menangani kasus membuat citra pemerintah mulai “bopeng”.

Jika pemerintah tidak pandai mengelola situasi dan sumber-sumber kekuasaan yang ada, peristiwa ini dapat menjadi titik balik bagi kepercayaan publik terhadap mimpi pemerintahan bersih (good governance) yang dijanjikan presiden sebelumnya di satu sisi dan citra Presiden sendiri di sisi lain.

Tak bisa dipungkiri bahwa tragedi ini memiliki potensi dalam membangkitkan kembali persepsi bahwa di atas presiden masih ada yang lebih berkuasa -bahkan terhadapnya. Kampanye hitam yang menyebut sebagai calon presiden boneka bisa mendapatkan momentum dan aktualitasnya di mata masyarakat. Semoga tidak demikian. Wallahu’alam bi al Showab….