Dewasa ini kita sedang diramaikan oleh kontroversi penerimaan dan penolakan terhadap gerakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) di lingkungan akademis -dan masyarakat secara keseluruhan.  Perdebatan tersebut, kemudian, menyasar dan membelok secara lebih spesifik pada persoalan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan. Konon, eksploitasi atas tubuh serta orientasi seksual seseorang adalah urusan privat dan merupakan bagian lekat dari HAM, dan karenanya pengekangan atas kedua jenis aktivitas tersebut -oleh negara dan masyarakat- menerabas batas-batas hak asasi individual serta berarti juga pengekangan atas nilai kemanusiaan universal. Benarkah demikian?

Orang-orang konservatif (istilah yang dilekatkan oleh mereka yang memuliakan modernitas dan pencerahan ilmu pengetahuan untuk menyebut segolongan lain yang -menurut mereka- “terkungkung” doktrin dan tradisi agama), seperti saya, tak bisa dipungkiri sulit mencerna paradigma sains terkini yang melihat bahwa orientasi seksual itu tak ubahnya kesukaan kita terhadap rasa (manis, asam, atau asin) dan telah terbentuk bahkan sejak dalam rahim -sebagaimana yang berulangkali disampaikan oleh dr. Ryu Hasan (akun twitter milik dokter spesilis bedah syaraf, Dr. Roslan Yusni Hasan, Sp.BS) melalui kicauannya.

Terlebih telah ribuan tahun lamanya, agama mengajrkan bahwa orientasi seksual yang “direstui” Tuhan adalah heteroseksual, kepada lawan jenis. Selain itu, sebagaimana yang saya dan dia yakini pula bahwa sains itu berkembang dan tak menutup kemungkinan adanya penemuan baru, memaksa logika saya mengatakan bahwa penemuan dan keyakinan para saintis tersebut sangat bisa jadi keliru adanya dan pasti bisa ditemukan kebenaran baru yang menolak kebenaran sementara hari ini -sebagaimana pembatalan Pluto sebagai sebuah planet. Selain itu, pengalaman pribadi saya membuktikan bahwa kesuka atau tidaksukaan terhadap rasa ternyata dapat berubah seiring perkembangan waktu dan pendisiplinan.

Sayangnya, harapan ini tentu bergantung pada kejujuran, keseriusan dan keberpihakan para saintis yang membidangi urusan saraf tersebut untuk terus mengembangkan dan melanjutkan penelitiannya. Dan melihat kenyataan bahwa para ilmuwan hebat hari ini kebanyakan adalah mereka yang memisahkan jauh-jauh antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas, seketika harapan tersebut terasa seperti omong kosong. Belum lagi jika dihadapkan pada keberpihakan para donatur yang bisa jadi memiliki kepentingan lain. Bagaimanapun naif kiranya jika kita meyakini bahwa ilmu pengetahuan, di dunia yang pragmatis dan kapitalis,  hari ini benar-benar bebas nilai. Atau mungkin saya pribadi yang terlanjur konservatif sehingga terlalu menaruh curiga terhadap apapun yang tak selaras dengan doktrin agama yang saya pahami.

Dalam momen seperti inilah baru saya sadari bahwa jihad dalam meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi seorang yang meyakini kebenaran agama adalah lebih penting dari pada jihad mengangkat senjata. Dan orang-orang seperti Ibnu Sina, Al Biruni, -bahkan Habibie- dll -yang mengabdikan diri pada Tuhannya melalui pengembangan ilmu pengetahuan di samping menjalankan ritual agama- tentu saja, jika telah meninggal, adalah seorang syahid yang memiliki tempat istimewa di surga, wallahu’alam.

Namun demikian, secara pribadi kita tak perlu memusuhi para pelaku LGBT, bagaimanapun mereka tetaplah manusia yang bertujuan mencari kebahagiaan. Bahkan dalam kisah -yang diyakini oleh umat muslim- Nabi Luth pun tidak memerangi kaumnya secara fisik. Justru berupaya secara persuasif dan penuh kebijaksanaan  “meluruskan” kembali orientasi seksual sesuai fitrah dengan “menawarkan” putri-putrinya (untuk dinikahi para lelaki penyuka sesama jenis). Sementata itu, yang patut lebih diwaspadai adalah LGBT sebagai gerakan massif dan upaya memasyarakatkannya sebagai gaya hidup kekinian.

Kembali pada problem kemanusiaan kita hari ini, HAM seringkali dijadikan alat propaganda dan satuan dasar pembenar dari kepentingan-kepentingan tertentu. Kenyataannya mereka yang berteriak paling keras soal penegakan HAM, seringkali justru menjadi pelanggar terbesarnya. Sebut saja, misalnya, Amerika yang hampir selalu terlibat dalam peperangan di dunia yang banyak memakan korban masyarakat sipil, perempuan dan anak, mulai dari genosida dua kota di Jepang (Hiroshima dan Nagasaki), dukungan terhadap pendudukan Palestina oleh Israel, campur tangan yang mengakibatkan perang tak berkesudahan di Timur Tengah, dukungan terhadap bercokolnya rezim orde baru di Indonesia, dukungan terhadap rezim antidemokrasi dan HAM di Arab Saudi, dll. Belakangan bahkan negara-negara Eropa (Jerman, Finlandia, Swedia, Perancis, Norwegia dan Inggris) berencana mengadopsi perundangan guna merazia dan menyita harta serta barang berharga milik para pengungsi Suriah -bahkan setelah penderitaan mereka yang telah begitu panjang dengan bertaruh nyawa mengarungi lautan, berjalan bermil-mil, kehilangan sanak saudara dan tanah air, serta bertaruh pada masa depan yang tak pasti- sebagaimana telah diterapkan lebih dulu di Denmark, dengan tujuan pengusiran secara halus para pengungsi (Jawa Pos, Minggu 7/2/2016). Ada pula pelarangan wanita-wanita mengenakan jilbab di tempat umum, yang terkini di Bosnia. Nyatanya, HAM dan kemanusiaan universal seringkali hanyalah sebatas retorika.

Lalu bagaimana dengan kita? Secara normatif, seharusnya negara kita menegakkan HAM dan kemanusiaan sesuai dengan bingkai nilai pancasila, sebagai landasan filosofis kehidupan bernegara. Dimana keadilan sosial dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab haruslah didesain selaras dan mendasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila tertinggi. Bukan HAM dan kemanusiaan hasil konsep dan pemikiran bangsa lain yang boleh jadi bertentangan dan menggilas nilai luhur pancasila.

Bagaimanapun hingga hari ini pancasila masihlah merupakan konsensus bersama yang menyatukan kebhinekaan bangsa. Sekalipun belum sepenuhnya dirasakan implementasinya, penyimpangan terhadapnya, apalagi secara sengaja oleh negara, berpotensi menjadi ancaman gejolak disintegrasi yang serius. Karena itu pula, wajar dan sepantasnya bila negara atau pejabat negara menolak memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap gerakan yang tidak sesuai nilai kemanusiaan pancasila,  termasuk gerakan LGBT ini. Apalagi jika sampai melegalkannya, bisa menimbulkan kekacauan yang lebih luas.

Dengan tidak melegalkan pernikahan sejenis, bukan berarti negara sedang melakukan diskriminasi. Justru hal ini perlu dipandang sebagai penegakan nilai-nilai pancasila yang menjadi landasan kehidupan bernegara dan wujud dari karakter dan jati diri bangsa.

Di sisi lain, akan lebih baik jika negara -dan para pemuka agama- berperan aktif mengambil peran progresif, setidaknya menginisiasi atau bahkan mendanai penelitian-penelitian medis dan psikologis, melalui universitas-universitas negeri ataupun lembaga penelitian lainnya, untuk terus menggali kemungkinan-kemungkinan ilmiah lain yang lebih solutif ketimbang sekedar melarang, mengutuk dan memerangi.