Agama, menurut logika Karl Marx, adalah candu bagi masyarakat. Dengan logika serupa bisa juga kita katakan bahwa media massa (selanjutnya disebut media) adalah candu masyarakat.

Informasi bisa dikatakan sebagai kebutuhan yang melampaui primer saat ini. Dosisnya bahkan melebihi konsumsi akan kalori bahkan masih cenderung meningkat setiap saat. Apalagi dengan berbagai kemudahan dan kemurahan arus digitalisasi informasi, pesonanya semakin terang benderang. Bisnis yang kemudian menjadi primadona.

Media, baik cetak, televisi, daring atau pun yang bertarung di semua lini, berlomba-lomba menjadi produsen informasi yang paling berpengaruh luas. Kecepatan dalam memproduksi informasi menjadi daya tawar yang paling menonjol, sementara substansi dan akurasi menjadi prioritas yang tak diperhitungkan.

Euforia arus deras informasi, di sisi lain,  membius masyakarat dengan dosisnya yang melampui kebutuhan. Paparan informasi yang demikian seporadis, tanpa kita sadari, telah menjadikan nalar kita lumpuh untuk membedakan mana yang perlu dan tidak, benar dan salah, etis atau sekedar estetis, bahkan yabg valid dengan yang hoax. Persaingan bisnis yang begitu keras membuat beredarnya informasi seringkali tanpa konfirmasi yang serius, belum lagi jika dikaitkan dengan ideologi, kepentingan pemilik media dan laku hiperbolis para wartawan serta jajaran redaksi. Bias akibat konflik kepentingan menjadi kompleksitas yang mustahil dihindari.

Ihwal laku demikian tak hanya terjadi pada media-media kacangan. Media arus utama (maenstream) pun seringkali terjebak dalam pembelahan kepentingan, terutama saat menyoal “yang politis”. Silang sengkarut informasi begitu kental terutama jelang, ketika dan paska momen-momen politik tertentu, paling marak saat pilpres ataupun pilkada (terutama Pilgub DKI).

Media tidak hanya sekedar mengabarkan peristiwa dan merekonstruksinya menjadi realita sesuai selera redaksi tetapi juga turut beragenda membangun opini-opini dan propaganda tertentu untuk mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Mendiktekan apa yang baik, siapa yang benar, sianu yang cakap atau bahkan mereka yang “antagonis” dan perlu selalu diwaspadai. Tak ayal jika media seringkali mendorong masyarakat lebih dulu menghakimi atau juga jika tak cukup sabar media sendirilah yang menjadi hakim, bahkan sebelum hakim yang sesungguhnya mengetok palu di meja hijau.

Mungkin sekali lagi perlu ditekankan, digaris bawahi dan dicetak tebal-tebal bahwa prektek macam itu dilakukan oleh hampir, saat kita terlalu permisif untuk mengatakan, seluruh media. Hanya saja dikarenakan derasnya desakan informasi setiap hari, ketiadaan waktu senggang dan lemahnya sensitifitas nalar kita untuk berpikir sedikit lebih keras menguji kesahihan substansi tiap informasi yang beredar, membuat kita abai dan percaya begitu saja terhadap informasi yang dijejalkan media.

Paradigma Bawang Merah-Bawang Putih

Adalah yang paling berbahaya, setidaknya menurut saya, dan perlu diwaspadai yaitu kebiasaan media dalam memandang momen politik, terutama pemilihan umum, dengan paradigma bawang merah-bawang putih.

Dimana media berkepentingan menyematkan kepada salah satu pasangan yang disukainya (primadona media) sebagai figur bawang putih, sosok yang selalu berkelakuan baik, suci, tanpa sedikitpun celah keburukan tetapi sekaligus rapuh dan teraniaya. Di sisi lain diciptakan pula figur antitesis yang antagonis, picik, berlumur dosa dan senantiasa akan melakukan persekongkolan jahat. 

Paradigma demikian tidak hanya tak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, sekali lagi menurut keimanan saya, melainkan juga berpotensi melanggengkan perpecahan dalam masyarakat (bahasa ilmiahnya: akar rumput) dalam jangka waktu lama sekalipun momen politik telah berakhir. Dan itulah yang sampai detik dimana tulisan ini diketik, bahkan mungkin juga saat anda baca, buih-buih pertarungan politik masih kental menumpuk dipermukaan.

Kita masih merasa terbelah dan mengalami perbedaan keyakinan, di satu sudut ada “fans” kubu pemenang yang terus terbawa kultus kesucian bawang putih yang tanpa cela, dan cenderung menyerang ketika ada kritik yang mengusik sakralitasnya, di sudut lain ada yang “terbakar” karena merasa kelompok lain terlalu berlebihan dalam mengagungkan individu lalu semakin panas dan tak pernah mau mengakui kekeliruan idolanya, sehingga semakin terdorong untuk selalu mencari kesalahan-kesalahan. Atau pun sebaliknya. Selama kondisi seperti ini terus berlangsung, kondusifitas kehidupan sosial akan selalu terancam. Kerukunan menjadi pertaruhan dan radikalisme menjadi semakin kental. Karenanya, pembangunan demokrasi justru semakin tersandera.

Akan lebih baik jika sedari awal media mengambil jalan tengah untuk menempatkan persaingan politik sebagai persaingan antar manusia seutuhnya, yang punya potensi dosa masa lalu dan potensi kekeliruan masa depan secara seimbang. Bahwa siapapun yang bakal menang nantinya membawa kemungkinan untuk berkhianat jika tidak terus dipantau, bisa lupa pada janjinya bila tidak terus ditagih dan bisa menyelewengkan kekuasaannya demi kelanggengan kedudukan diri dan kawanannya. Meskipun memang tentunya ada yang lebih baik dari yang lainnya, tetapi bukan berarti tanpa kekurangan. Karenanya media tidak seharusnya selalu membenarkan satu pihak, dan mendiskreditkan pihak lain. Keberimbangan sudah sepatutnya menjadi nafas pemberitaan.

Tak bisa dipungkiri bahwa kepentingan media itu nyata ada, tetapi jika cara-cara yang digunakan terbukti kontrapoduktif terhadap kehidupan sosia-politik dan pembangunan demokrasi sudah semestinya media pun turut mengkoreksi diri, kecuali jika memang kelahirannya bertujuan sebagai media propaganda. Namun jika tidak memungkinkan, sudah sepantasnya agar kita tidak membiarkan pembiasan seperti ini teru berlarut. Sulit memang untuk melawan kuasa media yang begitu luasdan besar pengaruhnya. Karena toh tak bisa dinafikan bahwa kita sangat butuh informasi-informasi teraktual dari media.

Namun yang lebih penting adalah saatnya kita menyadari bahwa informasi yang disodorkan media tidak selalu benar adanya. Tak perlukah kita sampai menjadi latah dan terlalu reaktif dalam menyikapi pemberitaan media. Para awak media bukanlah pembawa risalah kebenaran yang tanpa potensi keliru dan curang. Dan karenanya pula media bukanlah kitab suci yang kebenaran isi dan misinya tak boleh dipertentangkan.

Di sinilah perlu kiranya kita meminjam logika progresif Karl Marx untuk menolak media sebagai candu yang memabukkan dan mematikan nalar sehat, sekalipun kita tak benar-benar membenarkan pernyataan aslinya. Pada akhirnya pemikiran dan daya kritis kita perlu untuk menerus diasah dan tak boleh mati hanya karena tudingan sebagai “haters”. Toh, manusia, apapun posisinya, memiliki potensi kesalahan yang sama, sebagaimana kita pun demikian.