Sewaktu duduk di bangku sekolah menengah dulu, saya seringkali ijin meninggalkan kelas, terutama saat bosan dengan materi atau penyampaian materi pelajaran.

Meski urusannya beda-beda, alasan yang saya sampaikan kepada guru cuma satu. “Maaf bu/pak saya mau ijin ke belakang”. Begitulah.  Dan hampir, seingat saya malah pasti, selalu berhasil. Tak pernah rasanya guru menolak ijin saya dan menyuruh kembali duduk saja mengikuti presentasi ilmu pengetahuannya. Tidak pernah!

Frase “ke belakang” bagi saya pribadi memiliki makna yang luas. Bisa jadi maksudnya adalah memang ke toilet, sebagaimana yang “mungkin” dimaknai guru saya, dan itu juga yang saya harapkan. Tak jarang juga berarti makan siang di kantin, ke mushola untuk sholat dhuhur lalu ngobrol ngalor-ngidul. Jika berharap saya ngobrol sambil merokok, maaf saja saya tidak pernah begitu, bahkan hingga hari ini.

Padahal kalimat sakti tadi, tentu saja, bukan hanya milik saya pribadi. Semua murid lain pun melakukan hal serupa. Dan keberhasilannya tentu juga bukan karena tampang memelas saya ataupun teman-teman. Tetapi lebih pada pemakluman bapak/ibu guru pada kelakuan kami. Sekalipun mereka mengetahui.

Memori per-ijin-an ini kembali menyentil kesadaran saya ketika belakangan hari banyak media-media nasional mengulas soal pembangunan infrasturkur, begitu istilah yang kini kian populer dan saya pikir setingkat saktinya di atas kalimat “mau ijin ke belakang”, yang dilakukan dengan tanpa mekanisme perijinan yang semestinya.

Sebut saja, misalnya, proyek pembangunan kereta cepat yang sudah ground breaking dan mulai pembangunannya sebelum ijin AMDAL dan ijin prinsip kementrian perhubungan beres. Atau ijin reklamasi teluk Jakarta yang tidak sesuai alur hukum tatanegara, ijin gubernur diteken sebelum jelas payung hukum peraturan daerah yang mengaturnya.

Kedua perkara ijin tersebut cukup menggelitik dan seolah kemudian menyentak pikiran saya, seolah tetiba ada cahaya menyinari dari langit gelap saat itu. Jika anda mengira cahaya itu sebagaimana simbol pencerahan dan risalah tuhan, maaf tetapi saya pikir ini lebih dekat dengan cahaya yang mengirim Mr. Bean ke lantai bumi.hehe… (Mari kita lupakan saja soal Mr. Bean dan cahayanya itu. Karena saya yakin anda tidak tertawa saat membacanya, begitupun saya saat mengetiknya)

Yang pasti adalah betapa soal “ijin” ini rupanya sangat berkaitan erat dengan relasi kekuasaan. Saya mulai meyakini bahwa ia adalah anak kandung lainnya dari kekuasaan. Buah turunan dari adanya ikatan primordial yang kita kenal sebagai kuasa.

Perkara ijin adalah tanda (baik penghubung atau pemisah atau bahkan pengikat sekaligus) antara penguasa dan yang dikuasai. Begitu banyak hal harus dimintakan ijinnya kepada penguasa sebelum dilakukan. Ijin mendirikan bangunan, ijin berusaha, ijin keramaian, ijin mengemudi, ijin tidak masuk kantor, hingga ijin ke belakang seperti pengalaman yang saya ceritakan di muka.

Penerabasan terhadap ijin seringkali beroleh sanksi. Sanksi mungkin bisa beragam terkait berat-ringannya persoalan. Ada sanksi pidana, sanksi administratif, sanksi denda, sanksi sosial, sanksi jewer kuping hingga sanksi membersihkan toilet. Sanksi bagaimanapun merupakan instrumen penting agar kekuasaan tetap langgeng dan penuh wibawa.

Kentalnya relasi kuasa dalam perkara ijin ini ditunjukkan pula pada kondisi dimana yang lebih berkuasa tidak dituntut untuk mendapat ijin pihak yang dikuasai. Dalam hal ini bagaimanapun tidak ada konsep timbal balik. Sekali lagi hanya satu arah. Dari penguasalah yang memberikan ijin, titik.

Itu pula yang mungkin membuat Presiden tak perlu menunggu proses perijinan pembangunan kereta cepat, yang salah satunya dikeluarkan menteri perhubungan, untuk meletakkan batu pertama dan memulai pembangunannya. Sebagai presiden mungkin tak perlu menunggu ijin menteri. Karena menteri berada di bawah kuasa dan kendalinya. Bukan sebaliknya. Begitupun mungkin dengan proyek reklamasi teluk Jakarta. Gubernur Jakarta mungkin merasa yang paling berkuasa di sana, hukum, peraturan dan lain-lainnya bisa dikendalikan. Entahlah.

Di sisi lain, semakin beragam ijin dan berat sanksi yang diberlakukan, bisa jadi merupakan indikasi yang menunjukkan sifat tiran seorang penguasa. Tirani, di manapun, selalu merasa ingin mengatur dan menentukan apa-apa yang menurutnya terbaik bagi orang lain, terutama yang berada dalam kendali kuasanya. Begitu biasay.

Di jaman orde baru dulu, konon, ijin penerbitan dan penyiaran begitu sulit didapat. Sumber pemberitaan dan apa-apa yang bisa dikonsumsi melalui buku, koran dan siaran televisi mesti melewati ijin dan sensor super ketat dari negara. Ijin menjadi instrumen untuk “menertibkan” dan mendisiplinkan perilaku masyarakat.

Sebagai catatan penting penguasa yang dimaksud di sini bisa dari mana saja, tak terbatas pada penguasa dengan otoritas hukum tertulis resmi, seperti halnya penguasa pemerintahan. Mereka yang berkuasa berdasar konvensi komunitas sosial terkecil pun termasuk di dalamnya. Termasuk kekuasaan domestik di dalam rumah tangga anda. Oleh karena itu, jika pasangan (suami atau istri) anda menuntut banyak proposal perijinan dan suka menentukan apa saja yang boleh dan tidak untuk anda, boleh jadi ia merupkan tiran buat diri anda. Waspadalah!